Suara.com - Para pendemo yang menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan gedung MPR/DPR RI membawa sejumlah atribut saat berujuk rasa, Kamis (16/7/2020).
Pantauan Suara.com, massa yang berasal dari sejumlah ormas itu tampak membawa sejumlah papan tuntutan. Pada salah satu banner yang berada di mobil komando, setidaknya terpampang lima tuntutan, yakni Makzulkan Jokowi, Bubarkan PDIP, Tolak UU HIP & Tangkap Inisiatornya, Tolak RUU Omnibus Law, dan Batalkan UU Corona.
Polisi sempat menambah jumlah kawat berduri di depan gedung DPR. Hal itu dilakukan lantaran ada kubu lain yang juga menggelar aksi menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang didominasi kalangan buruh.
Kawat berduri itu dipasang polisi agar ada ruang bagi massa aksi yang menolak pembatalan pembahasan RUU untuk melangsungkan salat Dzuhur.
Adapun massa yang berkumpul lebih dulu di DPR untuk menggelar aksi adalah berasal dari kubu Persaudaraan Alumni (PA 212) dan FPI. Mereka menolak pembahasan RUU HIP.
Kemudian, kubu kedua dari para buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak), mereka menuntut untuk pembatalan mengenai pembahasan Omnibus Law.
Selanjutnya, kubu dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Mereka menggelar aksinya berbeda dari dua kubu sebelumnya, yakni mereka menggelar aksi di pintu belakang gedung DPR yakni Jalan Gelora. Mereka menuntut pembatalan RUU HIP.
Terkait adanya tiga kubu yang berdemo di DPR, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan membagi ruang antara massa yang berbeda tuntutan. Mereka akan ditempatkan di sebelah kiri Gedung DPR/ MPR dan sebelah kanan Gedung Manggala Bakti.
"Ada dari 2 elemen utama untuk yang uu hip maupun maupun rancangan Omnibus Law. Nanti kedua masa itu kami akan pisahkan baik sebelah kiri dari DPR/MPR maupun sebelah kanan dari Manggala Wanabakti," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yugo di kawasan Senayan, Kamis pagi.
Baca Juga: Penolak RUU HIP Geruduk DPRD Kediri Sekalian Rapid Test, Hasilnya Keget
Sambodo mengatakan, pihaknya juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa. Hal tersebut dilakukan agar arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar.
Berita Terkait
-
FPI Cs Protes Azan Magrib Di TV Diganti Running Text Saat Misa Akbar Paus Fransiskus: Jangan Diikuti
-
Anies Merapat Ke PDIP, Tokoh 212 Sebut Cinta Lama Bersemi Kembali: Dia Awalnya Berpaham Sekuler, Makanya Sejalan
-
Segera Gelar Ijtima Ulama, PA 212 soal Dukungan di Pilkada Jakarta: Kami Ikut Komando Imam Besar Habib Rizieq Shihab
-
Tak Cukup Hanya Bagikan Kopi Lokal Usai Dihujat Netizen, PA 212 Tuntut Zita Anjani Minta Maaf Ke Umat Islam
-
Pamer Produk Pro Israel di Medsos, Zita Anjani Didesak Mundur Dari DPRD DKI
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
Terkini
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!