Suara.com - Akademisi Rocky Gerung menyoroti majunya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada Kota Solo 2020.
Rocky menyebut majunya Gibran dalam kontestasi politik tersebut menunjukkan Jokowi otoriter melebihi era rezim Soeharto.
Hal itu disampaikan oleh Rocky melalui channel YouTube miliknya Rocky Gerung Official bertajuk 'Pilwalkot Solo, Kotak Kosong vs 0t4k Kosong' yang tayang pada Selasa (21/7/2020).
Rocky Gerung merasa publik muak dengan aksi Jokowi mengondisikan pesaing Gibran, Achmad Purnomo yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Solo. Ia menyebut Jokowi secara terang-terangan sedang memainkan penyogokan politik demi memuluskan langkah anaknya menjadi orang nomor satu di Kota Solo.
Jokowi mengundnag langsung Achmad Purnomo ke Istana Kenegaraan beberapa waktu lalu. Purnomo kepada awak media mengaku, mengetahui Gibran dipilih oleh PDIP maju ke Pilkada Kota Solo langsung dari Jokowi.
"Jokowi sogok pesaing anaknya dengan mengundang ke Istana. Ini orang nggak lagi hitung macam-macam, ini bukan sekadar arogansi, tapi maksimum kebusukan politik, ultimum kebusukan politik," kata Rocky seperti dikutip Suara.com, Selasa (21/7/2020).
Rocky menilai Jokowi sedang memainkan nepotisme jabatan politik. Praktik nepotisme jabatan publik bukan kali ini terjadi.
Rocky mengingatkan publik pada nepotisme di zaman Orde Baru. Kala Pak Harto berkuasa, dia menunjuk anaknya, Siti Hardijanti Rukmana atau dikenal Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial.
Dalam kasus Jokowi, pada mawal masa kepemimpinannya Jokowi berjanji tidak akan nepotisme serta tidak akan mendorong anak-anaknya ke politik. Tapi, kini kenyataannya berbeda.
Baca Juga: Pendukung Gibran, Agung Walet Keluar RS Habis Digebuki, Sekarang di Polisi
"Kalau dibandingkan (dengan era Soeharto), ya lebih otoriter Jokowi sebenarnya. Dalam sistem demokrasi terang benderang, Jokowi bermain di air keruh, mencari keuntungan dari jabatan politik. Sebut saja lebih totaliter dari sistem Orde Baru," ungkap Rocky.
Rocky mengatakan majunya Gibran menjadi calon wali kota sebenarnya sah-sah saja secara kacamata hukum.
Meski demikian, Rocky menilai semestinya Jokowi memberikan pendidikan politik bagi anak-anak muda dan generasi mendatang dengan tidak bernafsu mendukung Gibran mencalonkan sebagai wali kota.
Ia menyarankan Gibran bisa maju dalam kontestasi politik setelah Jokowi lengser dari kursi orang nomor satu di Indonesia. Tidak maju secara tergesa-gesa seperti yang saat ini dilakukan oleh Gibran.
"Maju saja setelah Jokowi selesai. Suruh saja magang dulu jadi ketua di kota. Ada pelajaran politik yang ditinggalkan baru nyalon," tuturnya.
DPP PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan dukungannya untuk putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pemilihan kepala daerah Surakarta dalam Pilakada serentak tahun 2020.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil
-
Ketua DPD RI Soal Bencana Sumatera Masih Tutup Keran Bantuan Asing: Bangsa Kita Masih Mampu
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan