Suara.com - Jajanan tradisional klepon menjadi perbincangan warganet baru-baru ini. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring ikut buka suara.
Tifatul menduga ada upaya pengalihan isu dengan hebohnya isu klepon bukan jajanan Islami tersebut. Hal ini disampaikannya dalam cuitan yang diunggah ke Twitter, Rabu (22/7/2020).
"Apakah 'kelepon' ini semacam pengalihan isu pihak-pihak tertentu yang sedang marak akhir-akhir ini?" tanya Tifatul, dikutip Suara.com.
Ia melanjutkan, "Kira-kira apa ya isu yang mau 'ditutupi' dan 'dialihkan' dengan isu 'kelepon' ini? Ada yang bisa jawab? Koq saya jadi kepo."
Dalam cuitan sebelumnya, Tifatul juga merasa munculnya isu klepon bukan jajanan Islami mirip propaganda PKI memojokkan Islam dan ulama.
"Dilihat modusnya, isu "Kelepon Islami" itu persis cara propaganda pki memojokkan Islam & Ulama dari zaman baheula," ujarnya.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengatakan bahwa seolah konten tersebut dibuat kalangan Islam, padahal pihak komunis yang memproduksinya.
Tujuannya, kata Tifatul, agar bisa mengolok dan membully Islam dan ulama.
Setelah pernyataan itu diunggah ke Twitter, Tifatul mengaku banyak warganet yang justru marah-marah kepada dirinya. Ia heran dan meminta publik untuk membaca kembali sejarah pembantaian ulama tahun 1948.
Baca Juga: Klepon Disebut Jajanan Tidak Islami, Ferdinand Hutahaean: Lambang Kesabaran
"Heran dengan yang marah-marah di posting ini. Apa mereka mau sembunyikan sejarah NKRI?" kata Tifatul.
"Coba baca sejarah, bagaimana PKI saat itu memfitnah agar ada alasan membantai Ulama & Santri. Ini mirip dengan modus 'Isu Kelepon' kan? Walau dulu lebih sadis & kejam," imbuhnya.
Menurut Tifatul, dulu PKI memfitnah santri dan ulama kemudian disebar masif oleh kadernya. Pada akhirnya, ulama dan Santri dibantai.
"Sekarang: Bikin konten Isu Kelepon --> Dibuzzer masif pertama oleh kalangan 'yg kita tahu siapa' --> Islam diolok-olok & dibully oleh 'mereka-mereka juga'. Bisa lihat pola yang sama kan?" tulis Tifatul.
Untuk diketahui, munculnya isu klepon bukan jajanan Islami mulai ramai diperbincangkan warganet dan menjadi trending topik Indonesia di Twitter, Selasa (21/7/2020).
Gambar klepon yang tersebar di sosial media memiliki narasi seperti berikut.
"Kue klepon tidak Islami. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak Islami dengan cara membeli jajanan Islami, aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami."
Masih belum jelas darimana dan siapa pembuat gambar tersebut. Namun, di bagian bawah tertulis nama "Abu Ikhwan Azis".
Kemudian banyak tokoh politik dan publik figur yang mengomentari isu tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 7 Rekomendasi sesuai Review
- Air Mawar Viva Dipakai Kapan? Ini Urutan Pemakaian dan Review Pembeli
Pilihan
-
Botok: Jika RUU Perampasan Aset Tak Sah Desember, Dasco, Saan, dan Cucun Siap Mundur
-
Hakim Tolak Perlawanan Yaqut Cholil Qoumas, Sidang Korupsi Kuota Haji Berlanjut!
-
Meski Diterima Pimpinan DPR, Botok Pati Pastikan Aksi 27 Agustus Tetap Lanjut
-
Bawa Tuntutan Hukum Mati Koruptor, Botok Cs Diterima Masuk ke Rapat Paripurna DPR
-
Polisi Bubarkan Massa Aliansi Pati yang Galang Donasi di Depan DPR
Terkini
-
6 Pilihan HP OPPO Snapdragon RAM 8 GB yang Performanya Ngebut
-
Pilihan Sunscreen Wardah Hijau: Aman untuk Kulit Berjerawat, Proteksi Maksimal
-
Polda Metro Jaya Sita 201 Molotov dan Sajam dari 65 Anggota Kelompok Anarko
-
Sejak Ada MBG, Saya Tidak Percaya Negara Ini Tidak Punya Uang
-
Eksepsi Ditolak, Yaqut Siap Hadapi Sidang Pembuktian Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Ada Kelompok Anarko di Demo 27 Agustus, Siapa Mereka? Begini Jejaknya di Indonesia
-
Aksi Kejar Pelaku Curanmor Berakhir di Karanganyar, Berikut Kronologi Lengkapnya
-
Daftar Angka Triple Pythagoras Terlengkap untuk Segitiga Siku-siku
-
Perlawanan Ketum Kesthuri di Kasus Haji Ditolak Majelis Hakim
-
AMPB Ultimatum DPR: RUU Perampasan Aset Tak Rampung, Kami Datang Lagi 15 Desember!