Suara.com - Puluhan siswa di Thailand berunjuk rasa menuntut penghapusan diskriminasi gender di ranah pendidikan.
Menyadur Channel News Asia, dalam protes yang digelar pada Rabu (29/7), para pelajar menyebut aturan seragam dan potongan rambut merupakan kebijakan yang diskriminatif.
Karenanya, mereka menginginkan pemerintah segera mencabut aturan-aturan yang disebut para siswa sebagai kurikulum usang.
Dengan membawa plakat dan spanduk serta bendera pelangi, para pengunjuk rasa yang memakai seragam ini berbaris di depan kantor Kementerian Pendidikan Thailand di Bangkok, meneriakkan aspirasi mereka.
Pengunjuk rasa yang terdiri dari siswa sekolah menengah pertama dan atas, mengatakan sistem kurikulum mereka saat ini sudah jauh ketinggalan zaman.
Secara khusus, mereka menyebutkan aturan panjang dan gaya rambut untuk siswa laki-laki dan perempuan membatasi hak-hak gender.
"Bagaimana dengan siswa dari gender lain? Ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh kementerian karena itu normal untuk menjadi beragam," ujar Panupong Suwannahong, seorang penyelenggara protes.
Demonstrasi ini datang di tengah peningkatan protes politik yang dipimpin mahasiswa di Thailand dalam beberapa minggu terakhir.
Kendati demikian, para pengunjuk rasa ini mengklaim tidak memiliki hubungan dengan gerakan anti-pemerintah.
Baca Juga: All New Toyota Corolla Cross untuk Indonesia Hanya Tipe Hybrid
Di tangga gedung kementerian, seorang siswa yang berunjuk rasa, Pimchanok, mencukur rambutnya dengan gunting listrik sebagai protes terhadap aturan gender yang menurutnya mencekik.
"Bagaimana dengan mereka yang gender fluid atau siswa non-biner?" kata Pimchanok.
Meski sebagian besar masyarakat Thailand adalah penganut Buddha yang konservatif, mereka dikenal trebuka dan bebas, khususnya terkait fenomena kelompom lesbian, gay, biseksual, transgender, queer (LGBT).
Kabinet negara ini pada 8 Juli lalu, mendukung RUU kemitraan sipil yang mengakui serikat sesama jenis dengan hak hukum yang hampir sama dengan psangan menikah. Ini merupakan salah satu langkah paling liberal di Thailand.
Namun, para aktivis mengatakan sistem pendidikan masih enggan melakukan perubahan terkait gender.
Nattapat Satavelarot, seorang pengunjuk rasa, merobek buku teks tentang kesehatan dan kebersihan, menolak apa yang disebutnya sebagai kurikulum diskriminatif.
"Saya ingin para guru dididik tentang hak-hal LGBTQ dan mereka perlu memahami bahwa siswa yang terdiri dari banyak gender bukanlah hal yang tabu," tegas Nattapat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Kompak Turun: Ini Harga BBM di Pertamina hingga Shell
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
Terkini
-
Prabowo Puji Peran Polri Dukung Ketahanan Pangan dan Program MBG
-
Usulan Pilkada Lewat DPRD Kandas? Golkar Respons Putusan MK
-
Pesawat Tabrak Menara di Beijing, Pemerintah China Sibuk Sensor Peristiwa Itu
-
Gerindra Santai Hadapi Safari Politik Jokowi, Pilih Fokus Kawal Program Prabowo
-
Momen Keajaiban Bayi 3 Tahun Selamat Usai 6 Hari Tertimbun Puing Gempa Bumi Venezuela
-
Momen Saling Hormat Prabowo-Jokowi Jadi Sorotan, Gerindra Beri Penjelasan Ini!
-
KPK Gagal Periksa Bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur Pilih ke Luar Negeri Saat Kasus Haji Diusut
-
Hakim Beratkan Vonis Nadiem karena Sudah Kaya, Pakar: Standarnya Terlalu Subjektif
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Meluas, Pemkab Tangerang Tetapkan Status Tanggap Darurat
-
Lubang Galian yang Merenggut Nyawa, Siapa Harus Bertanggung Jawab?