Suara.com - Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Dadang Iskandar mengklarifikasi adanya isu pemotongan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di daerah.
Dadang menegaskan, apabila terjadi pemotongan untuk pemerataan, itu dilakukan setelah disepakati melalui jalur musyawarah. Dia mengemukakan, selama penyaluran bansos Covid-19, pasti akan ada kasus yang muncul di lapangan. Namun di tengah itu, ada, isu yang berkaitan dengan pemotongan bansos.
"Kalau dilapangan muncul adalah jumlahnya, uangnya dipotong, barangnya dipotong. Tapi kenyataannya setelah kami turun tidak seperti itu," kata Dadang dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Kamis (30/7/2020).
Isu tersebut, kata Dadang, kerap diembuskan oknum yang mengaku sebagai media massa. Padahal media massa yang dimaksud abal-abal.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, kalau setiap ada pengaduan di lapangan, pihaknya bersama Polri langsung menelusuri untuk mencari tahu. Kenyataannya, penyaluran bansos di lapangan itu justru disebutnya dilakukan secara akuntabel.
Semisal, di suatu daerah itu ada sistem pemotongan jumlah dana bansos yang diserahkan kepada penerima bantuan. Pemotongan itu bukan dilakukan secara ilegal melainkan telah melalui kesepakatan.
Pemotongan tersebut dilakukan karena untuk membantu warga lain yang membutuhkan bantuan akan tetapi tidak terdaftar. Pun hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan setingkat desa untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu.
"Mangkanya atas kebijakan tentunya kebijakan tentunya pemerintah di kabupate/kota khususnya di tingkat desa, kelurahan, bantuan itu dimusyawarahkan. Akhirnya itu diselesaikan secara musyawarah di tingkat lapangan," ujarnya.
Dadang mengakui kalau pertanggungjawaban penyaluran bansos Covid-19 itu terlihat agar rumit. Sebab supaya tranparan dan akuntabel, maka penerima bantuan pun harus dilengkapi dengan berita acara serah terima bantuan (BASB).
Baca Juga: Oknum Makelar Sembako Bansos Minta Maaf, Kemensos Tetap Proses Hukum
"Jadi bantuan yang sudah tersalur ini kepada masyarakat semua ini harus didukung dengan BASB kepada para penerima," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025
-
Polri Kerahkan Pesawat CN295 dan Fokker 50 Kirim 6 Ton Bantuan ke Wilayah Bencana di Sumatera
-
Cak Imin Soal Konflik PBNU: Kita Prihatin, Saya Yakin Warga Nahdliyin Semuanya Merasa Sedih