Suara.com - Pemerintah Belanda tak lagi menganjurkan warganya pakai masker dengan alasan keefektifan yang belum terbukti. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perawatan Medis Tamara van Ark.
Menyadur Channel News Asia pada Kamis (30/07/2020), keputusan ini diumumkan setelah Institut Nasional untuk Kesehatan (RIVM) meninjau tentang penggunaan masker.
Sebaliknya, pemerintah akan mencari solusi lain yang lebih baik terhadap aturan sosial jarak setelah lonjakan virus di Belanda minggu ini.
"Karena dari sudut pandang medis tidak ada keefektifan masker yang terbukti, Kabinet telah memutuskan bahwa tidak akan ada kewajiban nasional untuk mengenakan topeng non-medis," kata Van Ark.
Keputusan itu menjadi sorotan karena bertentangan dengan banyak negara Eropa yang mewajibkan masker di toko atau area luar ruangan yang ramai.
Kepala RIVM Jaap van Dissel mengatakan organisasinya mengatakan penelitian menunjukkan masker membantu memperlambat penyebaran penyakit tetapi tidak yakin membantu untuk virus corona saat ini di Belanda.
Bahkan menuruntya, memakai masker secara tidak benar, bersama dengan kepatuhan yang lebih buruk terhadap aturan sosial, dapat meningkatkan risiko penularan penyakit.
"Jadi kami berpikir jika Anda akan menggunakan masker (dalam pengaturan publik), maka Anda harus memberikan pelatihan yang baik untuk itu," katanya.
Masker saat ini hanya dipakai di transportasi umum di Belanda dan di bandara.
Baca Juga: Sebut Putri Kerajaan Belanda Berukuran Plus, Majalah Spanyol Tuai Kecaman
Keputusan itu menyusul pertemuan pejabat kesehatan dan pemerintah setelah kasus virus corona baru di negara itu naik jadi 1.329 dalam sepekan terakhir, meningkat lebih dari sepertiga.
Kasus-kasus Belanda telah meningkat secara stabil sejak 1 Juli, ketika pemerintah mengumumkan pelonggaran tindakan penguncian untuk memasukkan restoran dan pertemuan publik jika orang menjaga jarak fisik 1,5 m.
Sementara itu di Inggris, pemerintah baru saja mewajibkan warganya untuk memakai masker di tempat umum seperti toko dan mengancam pelanggar dengan hukuman denda senilai 100 poundstreling atau setara Rp 1,8 juta.
Pegawai toko juga akan diminta mendorong pelanggannya untuk mematuhi aturan tersebut. Jika polisi mengenakan denda, itu akan dikurangi menjadi £ 50 (Rp 900 ribu) jika dibayar dalam waktu 14 hari.
Anak-anak di bawah 11 tahun dan penyandang disabilitas tertentu akan dibebaskan dari sanksi itu karena mereka sudah menggunakan transportasi umum.
Perubahan tersebut akan membawa Inggris sejalan dengan 120 negara lain, termasuk Skotlandia, Jerman dan Spanyol, di mana masker wajah wajib dipakai di ruang publik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
- Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
-
Kata Media Prancis Soal Debut Calvin Verdonk: Agresivitas Berbuah Kartu
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
Terkini
-
Terungkap! Koperasi Akui 'Main Harga' Sewa Kios Blok M ke Pedagang, Tapi MRT Ogah Putus Kerja Sama
-
5 Anggota Penumpang Rantis Brimob Pelindas Affan Disidang Etik Pekan Depan: Dipecat atau Demosi?
-
Geger Surat Perjanjian MBG di Sleman hingga Blora: Jika Anak Keracunan, Ortu Wajib Diam!
-
Borok MBG Tercium Dunia! Media Asing Sorot Ribuan Anak Indonesia Tumbang Keracunan
-
Fakta-fakta Oknum Polisi Terlibat Jaringan Narkoba, Pernah Tuduh Kapolres Korupsi
-
115 Rumah di Tangerang Direnovasi, Menteri PKP Ara: Keluarganya Juga Harus Diberdayakan
-
Ketua DPD RI Tegaskan Perjuangan Ekologis Sebagai Martabat Bangsa di Hari Keadilan Ekologis Sedunia
-
Klaim Turunkan Kemacetan Jalan TB Simatupang, Pramono Pastikan GT Fatmawati 2 Gratis hingga Oktober
-
Mendagri Ajak KAHMI Jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045
-
Fakta-fakta Yuda Prawira yang Ditemukan Tinggal Kerangka di Pohon Aren