Soal Kasus Ike Muti Diminta Hapus Foto Jokowi, Agensi Minta Maaf ke Anies

Suara.com - Agensi Marantika menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, atas kasus artis FTV Ike Muti yang mengaku diminta menghapus foto Presiden Jokowi agar bisa ikut proyek pemprov.

Permohonan maaf tersebut disampaikan oleh pihak agensi melalui akun Instagram @marantika_agency.

Pihak agensi meminta maaf karena adanya kesalahpahaman antara agensi dengan Ike Muti hingga menyebabkan kasus tersebut viral.

"Saya meminta maaf terhadap bapak Anies Baswedan (Pemprov DKI) atas kesalahan komunikasi antara saya dengan mba Ike," tulis akun itu seperti dikutip Suara.com, Sabtu (1/8/2020).

Pihak agensi menjelaskan, awalnya mereka diminta untuk membuat film pendek berdurasi 20 menit dengan mengambil lokasi di Jakarta. Pihak agensi menduga film tersebut dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta.

Agensi langsung menghubungi sejumlah artis untuk bermain peran dalam film tersebut, salah satunya Ike Muti.

Namun dalam perjalanan, Ike tidak lolos seleksi karena ada artis lain yang lebih cocok memerankan film pendek tersebut.

Saat memberikan kabar kepada Ike Muti, agensi berseloroh alasan Ike Muti tak diterima dalam film pendek tersebut karena Ike Muti adalah pendukung Jokowi garis keras.

"Ketika mengabarkan keputusan ini, saya bercanda atau berseloroh bahwa ketidakterpilihannya karena banyak foto di media sosial mba Ike dengan bapak Presiden," ungkapnya.

Baca Juga: Anak Buah Somasi Ike Muti soal Ditolak Proyek, Anies Bisa Dilaporkan Balik

Agensi telah menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial kepada Ike Muti.

Ia menegaskan Ike Muti tidak bersalah dalam kasus tersebut, melainkan pihak agensi yang salah menyampaikan pemberitahuan kepada Ike Muti.

"Mba Ike tidak salah ketika memposting masalah ini di media sosialnya karena beliau mendapat info yang salah dari saya. Ini murni kesalahan persepsi saya terhadap rencana komunitas kreatif," tuturnya.

Agensi Marantika menjelaskan, proyek film pendek tersebut tidak memiliki kaitan apapun dengan Pemprov DKI Jakarta. Pihak Pemprov DKI tidak menjadi penanggungjawab maupun pendanaan proyek film pendek tersebut.

Pihak agensi berharap kasus kesalahpahaman tersebut tidak melebar hingga ke dunia politik.

"Saya buat dan sebenar-benarnya (klarifikasi ini) agar permasalahan ini tidak berkembang liar dan melebar ke persoalan politik," tandasnya.