Suara.com - Ratusan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2020). Informasi Badan Legislasi (Baleg) DPR akan gelar rapat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja hari ini jadi pemicu demo tersebut.
"Hari ini kami melakukan aksi kembali di depan Gedung DPR RI karena mendapat informasi pada hari Sabtu lalu bahwa hari ini akan diadakan rapat oleh Baleg. Hal inilah yang memicu kami hari ini aksi," kata Ridwan Azis selaku Anggota Majelis Nasional KSPI ditemui di lokasi, Senin (3/8).
Menurut Ridwan, seharusnya masa reses DPR tak boleh menggelar rapat khususnya pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Parlemen sendiri, menjalani reses hingga tanggal 14 Agustus mendatang.
"Masa reses tidak boleh melakukan persidangan, tapi ini faktanya ada. Kedua, sampai hari ini presiden Jokowi dan ketua DPR mba Puan itu belum menyatakan mencabut tentang dipendingnya RUU Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan," tuturnya.
Lebih lanjut, Ridwan yang juga Sekjen FSPMI, mengatakan pihaknya akan memberikan peringatan agar pembahasan rapat Baleg soal Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan.
"Kalau tidak kami akan melakukan terus menerus untuk aksi di depan Gedung DPR," tandasnya.
Hingga kekinian terpantau para buruh masih menyampaikan aspirasinya di atas mobil komando. Mereka juga tampak membentangkan spanduk dan bendera.
Sebelumnya Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi ini merupakan aksi lanjutan yang sudah digelar pada pekan sebelumnya. Aksi ini akan dilakukan secara terus menerus selama pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih dilakukan.
"Hal ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa KSPI akan melakukan aksi tiap pekan, setiap kali DPR RI membahas omnibus law,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (3/8).
Baca Juga: Geruduk Gedung DPR, KSPI: Omnibus Seperti Drakula Bagi Buruh dan Rakyat
Menurutnya, aksi serupa juga akan dilakukan secara bergelombang di berbagai provinsi, dan puncaknya adalah tanggal 14 Agustus 2020 bersamaan dengan sidang Paripurna DPR RI yang akan diikuti puluhan ribu buruh.
"KSPI menyesalkan dan mengutuk keras sikap Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terkesan melakukan rapat diam-diam dan dadakan, yang melanggar undang undang keterbukaan informasi yang menjadi hak publik," ungkapnya.
"Mereka, patut diduga, seperti sedang mengejar setoran dan ketakutan menghadapi rakyat dan kaum buruh yang sudah banyak menyampaikan penolakan,” sambungnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Kecewa, Realisasi Anggaran Stimulus Covid-19 Baru 20 Persen
-
Kampanye Pakai Masker, Jokowi Suruh Istri Mendagri Door to Door ke Warga
-
Geruduk Gedung DPR, KSPI: Omnibus Seperti Drakula Bagi Buruh dan Rakyat
-
Jokowi: Angka Kematian Covid-19 RI Lebih Tinggi 0,8 Persen dari Global
-
Buruh Kembali Demo Tolak RUU Cipta Kerja, Massa Menyemut di Gedung DPR RI
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD