Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pandemi Covid-19 harus menjadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Pasalnya, di masa pandemi maupun ke depannya, secara struktural mengubah cara kerja yang semula offline menjadi online dan digital.
"Pandemi covid ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Karena di masa pandemic maupun next pandemic, mengubah secara struktural, cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital, Senin (3/8/2020).
Karena itu, kata Jokowi, perubahan tersebut harus segera diantisipasi dan direncanakan secara matang.
"Perubahan seperti ini perlu segera diantisipasi, disiapkan, direncanakan secara matang," ucap dia.
Jokowi menuturkan, berdasarkan survei IMD World Digital Competitivenes pada 2019, daya saing digital Indonesia berada di posisi sangat rendah.
Bahkan posisi Indonesia masih di bawah jika dibandingkan dengan negara lain di ASEAN dalam hal daya saing digital.
"Survei lembaga IMD World Digital Competitiveness pada 2019, negara kita masih di peringkat 56 dari 63 negara ini.
Memang kita di bawah sekali lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di ASEAN, misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 26, Singapura di posisi nomor 2," ungkap dia.
Karena itu, Jokowi meminta daya saing digital yang berada di peringkat ke 56 harus menjadi perhatian bersama untuk dilakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.
Baca Juga: Dapat Informasi Baleg Gelar Rapat Diam-diam, Jadi Pemicu Buruh Geruduk DPR
"Saya kira kemarin kita sudah bicara dengan Menkominfo mengenai ini. Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Dapat Informasi Baleg Gelar Rapat Diam-diam, Jadi Pemicu Buruh Geruduk DPR
-
Jokowi Kecewa, Realisasi Anggaran Stimulus Covid-19 Baru 20 Persen
-
Kampanye Pakai Masker, Jokowi Suruh Istri Mendagri Door to Door ke Warga
-
Jokowi: Angka Kematian Covid-19 RI Lebih Tinggi 0,8 Persen dari Global
-
Jokowi: Masyarakat Khawatir Virus Corona, Saya Tak Tahu Sebabnya Apa
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Megawati di Forum Abu Dhabi: Perempuan Tak Perlu Dilema Pilih Karier atau Keluarga
-
Kemenag Nilai Semarang Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026, PRPP Jadi Lokasi Unggulan
-
Polda Bongkar Bukti CCTV! Pastikan Tak Ada Rekayasa BAP Kasus Penganiayaan di Polsek Cilandak
-
Beda Sikap Soal Ambang Batas Parlemen: Demokrat Masih Mengkaji, PAN Tegas Minta Dihapus
-
Perludem Soroti Dampak Ambang Batas Parlemen: 17 Juta Suara Terbuang dan Partai Tak Menyederhana
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Rabu: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir di Jakarta Barat
-
Mensos Gus Ipul Tekankan Penguatan Data untuk Lindungi Keluarga Rentan
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Prabowo Dijadwalkan Bertemu Donald Trump di AS, Bahas Tarif Impor dan Board of Peace