Suara.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Partai Gerindra condong mendukung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution menjadi calon wali kota di Pilkada Medan.
Namun, dukungan itu diiringi dengan keinginan agar Bobby menggandeng kader Gerindra sebagai calon wakil wali kota.
Muzani menjelaskan, keinginan Gerindra mendudukan kadernya untuk mendampingi Bobby lantaran perolehan suara Gerindra di Medan cukup besar.
"Iya arahnya agak ke sana (mendukung Bobby). Tetapi kami ingin agar wakilnya Bobby itu Gerindra karena kami cukup besar, 10 kursi sehingga Bobby bisa mengambil kader Gerindra untuk menjadi wakil wakil kota di kota Medan," kata Muzani, Senin (3/8/2020).
Kendati begitu, Muzani belum menyebutkan siapa kader yang bakal diusung Gerindra untuk mendampingi Bobby.
Ia hanya berujar bahwa Bobby tidak merasa keberatan dengan nama calon yang diajukan dari kader Gerindra.
"Dan mudah-mudahan tidak menjadi problem sehingga kami bisa berpasangan di Kota Medan untuk segera mengajukan pasangan Bobby dengan kader Gerindra," ujar Muzani.
Sebelumnya, hal sebaliknya dinyatakan oleh Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan meski mendukung Bobby Nasution untuk maju menjadi calon wali kota dalam Pilkada Medan 2020, namun untuk siapa calon wakilnya, ia menyerahkan kepada Bobby.
Baca Juga: Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Faktor Gerindra Dukung Gibran di Pilkada Solo
Lebih lanjut, dia mengatakan, siapapun calon wakil yang dipilih, baik itu dari partai manapun, Partai Golkar siap menerima.
"Wakilnya diserahkan ke Pak Bobby. Dari manapun yang dipilih oleh wali kota," ujar Airlangga.
Untuk diketahui, Bobby Nasution dipastikan bakal ditantang calon wali kota yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Kedua partai tersebut resmi mengusung Akhyar, yang sebelumnya merupakan kader PDIP.
"Berdasarkan hasil pertemuan dengan Demokrat di DPP PKS, bahwa keputusan partai mengusung Akhyar Nasution," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Medan, Salman Alfarisi saat dikonfirmasi Suara.com, Sabtu (25/7/2020).
Berita Terkait
-
Terpopuler: Koleksi Kendaraan Raja Juli Disorot, Mobil Bobby Nasution Terbakar?
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Hyundai Ioniq 5 N Diduga Milik Bobby Nasution Hangus Terbakar saat Sedang Terparkir
-
Prabowo Agenda Panen Raya di Karawang, Zulhas dan Bobby Naik Motor
-
Dasco Ungkap Alasan Prabowo Buat Retret Kabinet di Hambalang: Satukan Visi untuk Program 2026
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional