Sebut Gage Bikin Sengsara Rakyat, PDIP DKI: Memperparah Penularan Covid-19

Suara.com - Anggota fraksi PDIP DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak menentang kebijakan ganjil-genap (gage) yang diterapkan di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Menurutnya aturan ini hanya akan merugikan rakyat.

Gilbert mengatakan keputusan untuk menerapkan gage tidak memliki dasar permasalahan yang jelas. Karena itu ia meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengkaji ulang.

"Peraturan ganjil genap di tengah pandemi Covid-19 yang semakin parah belakangan ini di Jakarta, terasa sangat tidak tepat karena menambah kesulitan masyarakat," ujar Gilbert kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).

Gilbert menjelaskan, gage bisa diterapkan jika memang mendesak dan kemacetan begitu parah. Namun situasi ini disebutnya tidak terjadi karena sekolah saja belum diizinkan beroperasi.

"Selama sekolah belum dibuka, kemacetan di Jakarta tidak mendesak untuk diberlakukannya kebijakan gage," jelasnya.

Selain itu, ia menganggap alasan gage diterapkan demi mencegah karyawan bekerja di kantor tak masuk akal. Sebab mereka disebutnya bisa tetap berangkat dengan angkutan umum yang bahkan memiliki risiko penularan corona lebih tinggi.

"Karyawan tetap akan masuk karena masalah peraturan kantor dan risiko tertular karena transportasi umum lebih berisiko daripada kenderaan pribadi," kata Gilbert.

Kebijakan ini juga dinilainya dapat merugikan warga yang ingin mencari nafkah tapi harus menaiki angkutan umum yang berbahaya. Bahkan untuk menampung penumpang di kendaraan umum, Pemprov juga tak memiliki solusi karena tidak menambah armada bus.

"Saat rakyat berusaha untuk mencari nafkah atau menjaga keberlangsungan usaha, terasa tidak bijaksana membatasi pergerakan mereka atau meningkatkan risiko rakyat terpapar covid-19 di kendaraan umum," imbuh Gilbert.

Baca Juga: 369 Kendaraan Kedapatan Melanggar Ganjil Genap Hari Pertama di Jakarta

Karena itu, ia meminta agar Pemprov mengambil solusi yang lebih substantif terkait mengurangi mobilitas warga. Contohnya seperti mengawasi aturan pengurangan kapasitas kantor lebih ketat.

"Maka pencegahan penularan bukan dengan membatasi pergerakan saja atau dengan tes swab saja tapi dengan mengikuti protocol dengan disiplin jangka panjang," pungkasnya.