Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa pihaknya menerima 224 laporan terkait masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020, mayoritas laporan berasal ditujukan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti memaparkan aduan PPDB DKI Jakarta ada sebanyak 200 kasus.
"KPAI pada tahun 2020 ini memang pengaduan tertinggi berasal dari DKI Jakarta, yaitu sebanyak 200 kasus. Kalau dipresentasi mencapai 89 persen. Dan 24 kasus atau 11 persen berasal dari luar DKI Jakarta," kata Retno dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPAI, Rabu (5/8/2020).
Retno menjelaskan pengaduan DKI Jakarta sebagian besar berkaitan dengan keberatan atas kriteria usia yang jadi acuan seleksi, bukan nilai dan jarak.
"Orangtua berkeluh kesah pada bagian pengaduan KPAI dengan menceritakan kesedihannya karena anak-anaknya terpukul secara psikologis karena tidak diterima di semua sekolah negeri pada jalur zonasi karena usianya muda, padahal rumahnya sangat dekat dengan sekolah yang dituju," ucapnya.
Retno melanjutkan 24 kasus lainnya berasal dari Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Kota Malang, Kota Tangerang, Bantul, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Semarang, Pekanbaru, Medan, Padang Kabupaten Buleleng, dan Kota Makassar (Sulawesi Selatan).
Kebanyakan laporan tersebut berasal dari jenjang sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 148 kasus (66 persen) karena sekolah yang tersebar tidak merata, sementara pengaduan PPDB SD sebanyak 4 kasus (1,8 persen) dan PPDB SMP sebanyak 72 kasus (32,2 persen).
"Pengaduan PPDB didominasi masalah kebijakan yaitu sebanyak 209 kasus (95 persen) dan masalah teknis sebanyak 11 kasus (5 persen). Ada 3 pengaduan terkait kasus dugaan kecurangan dalam PPDB berupa pemalsuan dokumen domisili dan ada 1 kasus dugaan jual beli kursi di jenjang SMA," lanjutnya.
Oleh sebab itu, KPAI meminta pemerintah untuk terus meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sekolah, mengevaluasi sistem zonasi dalam PPDB tahun depan.
Baca Juga: Ramai Diprotes Ortu, Nadiem Sebut PPDB 2020 jadi Revolusi Senyap Pendidikan
Berita Terkait
-
Nyawa Seharga Buku: Tragedi Siswa SD di NTT, Sesuram Itukah Pendidikan Indonesia?
-
Tak Sekadar Kemiskinan, KPAI Ungkap Dugaan Bullying di Balik Kematian Bocah Ngada
-
Kasus Bunuh Diri Anak Muncul Hampir Tiap Tahun, KPAI: Bukan Sekadar Kemiskinan!
-
KPAI: Narasi Penolakan MBG Keliru, Anak Butuh Pendekatan Psikologis dan Medis
-
KPAI Ungkap Modus Baru Perdagangan Anak: Jasa Keuangan hingga Adopsi Lintas Negara
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'