Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap pembelian pengeras suara peringatan banjir hanya trik promosi dari perusahaan Jepang.
Karena itu, ia meminta cara lain untuk mengumumkan bencana diganti.
Anies mengatakan pengadaan pengeras suara banjir awalnya merupakan hibah dari salah satu perusahaan Jepang selaku produsen.
Selanjutnya setelah menerima, DKI membeli hingga terakhir menghabiskan dana Rp 4 miliar dan sudah memasangnya di 14 Kelurahan.
"Ini adalah cara promosi paling bagus, hibah dulu baru pengadaan dan strategi mereka (Jepang) sukses, kita belanja terus," ujar Anies melalui rekaman video di kanal YouTube Pemprov DKI yang dikutip Jumat (7/8/2020).
Menurutnya, pengeras suara itu memang cocok dipakai di Jepang. Sebab, Negeri Sakura itu menggunakannya untuk memperingati tsunami setelah gempa datang, bukan banjir.
"Kenapa Jepang pakai begini ya? Persis. Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? Lama. Lah kenapa pake alat begini? Ini dipakai karena tsunami," tuturnya.
Sementara itu untuk penanganan banjir, diperlukan prediksi yang lebih lama. Penanganannya pun juga harus dilakukan lebih dini karena sudah memperhatikan pergerakan air dari hulu.
Untuk pengumuman kepada warga, pengeras suara di masjid-masjid disebutnya sudah cukup untuk digunakan.
Baca Juga: Dipasang Anak Buah, Anies Sekarang Ngomel-ngomel soal Toa Banjir Rp 4 M
"Lah kalau (air di) Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Bisa beritahu pakai apa? Perlu pengadaan? Enggak perlu. Semua masjid bisa dipakai," katanya.
Karena itu, ia meminta agar program pengadaan pengeras suara tak lagi dilanjutkan. Selain bisa pakai pengeras suara di masjid, pemberitahuan bisa juga disampaikan ke warga lewat media sosial WhatsApp.
"Lebih baik gunakan WA, (pengeras suara) masjid. Yang punya speaker ada di mana-mana. Ini udah terlanjur ada ya dipakai tapi jangan ditambah," katanya.
Sebelumnya dikemukakan, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan Rp 4 miliar untuk membeli perangkat pengeras suara atau Disaster Warning System (DWS) untuk peringatan terjadinya bencana menuai polemik. Sebab, dengan harga Rp 4 miliar hanya untuk membeli enam set toa.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Jakarta M Ridwan mengatakan pengeras suara yang dibeli bukan seperti yang terpasang di masjid-masjid.
Ridwan mengatakan, pengeras suara ini dilengkapi dengan sejumlah alat canggih untuk menunjang peringatan dini bencana di Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Soal Ambang Batas Pemilu, PSI Tegaskan Kembali Semangat Reformasi
-
Safari Ramadan ke Ponpes di Klender, Kaesang Pangarep Didoakan Jadi Presiden
-
Demo Mahasiswa Jadi Berkah Ramadan, Pedagang Starling Raup Cuan 3 Kali Lipat
-
Lalai Awasi Kasus Hogi Minaya, Mantan Kapolresta Sleman Dicopot dari Jabatan
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa