Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW angkat bicara mengenai maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia untuk bekerja.
Ironinya, para TKA dari negeri tirai bambu itu telah berhasil mengirimkan uang ke negaranya hingga mencapai Rp 3 triliun.
HNW melalui akun Twitter miliknya @hnurwahid menyampaikan keprihatinanya atas banyaknya jumlah TKA asal China di Indonesia.
Pada 2019, para TKA China tercatat melakukan transfer uang ke penerima di negara asalnya mencapai Rp 3 triliun. Sementara, pada kwartal I 2020, tercatat para TKA China itu telah mengirimkan uang sebanyak Rp 725 miliar ke negara asal mereka.
"Dan masih saja TKA China masuk ke Indonesia. Itu sangat ironis," kata HNW seperti dikutip Suara.com, Minggu (9/8/2020).
Terlebih, kata HNW, saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang sulit akibat pandemi Covid-19. Jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian mereka karena terkena PHK.
Sementara para TKA China yang mendapatkan pekerjaan di nusantara mampu mengirimkan uang ke negara mereka hingga miliaran rupiah.
"Di tengah banyaknya korban PHK dan kesulitan ekonomi WNI akibat Covid-19," ungkapnya.
TKA China berbondong-bondong masuk ke Indonesia untuk mencari penghasilan. Termutakhir, ratusan TKA China masuk ke wilayah Pulau Bintan, Kepulauan Riau pada Sabtu (8/8/2020).
Baca Juga: TKA China Dipanggil ke RI, Fadli Zon: Masihkah Kita Tuan di Negeri Sendiri?
Para TKA China tersebut akan bekerja sebagai tenaga ahli konstruksi di PT Bintan Alumina Indonesia di Galang Batang. Nantinya, mereka akan dikontrak selama enam bulan untuk menyelesaikan proyek konstruksi.
Sebelumnya, sebanyak sebanyak 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China akan kembali masuk ke Indonesia sekitar akhir Juni atau awal Juli mendatang.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan, kehadiran TKA China adalah untuk mempercepat pembangunan smelter dengan teknologi RKEF dari China.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan, teknologi RKEF diklaim bisa membangun secara ekonomis, cepat, dan memiliki standar lingkungan yang baik.
Teknologi itu juga menghasilkan produk hilirisasi nikel yang bisa bersaing di pasar internasional.
"Kenapa butuh TKA dimaksud? Karena mereka bagian dari tim konstruksi yang akan mempercepat pembangunan smelter dimaksud. Setelah smelter tersebut jadi, maka TKA tersebut akan kembali ke negara masing-masing. Pada saat operasi, mayoritas tenaga kerja berasal dari lokal," ungkap Jodi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
-
Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
-
Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD