Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW angkat bicara mengenai maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia untuk bekerja.
Ironinya, para TKA dari negeri tirai bambu itu telah berhasil mengirimkan uang ke negaranya hingga mencapai Rp 3 triliun.
HNW melalui akun Twitter miliknya @hnurwahid menyampaikan keprihatinanya atas banyaknya jumlah TKA asal China di Indonesia.
Pada 2019, para TKA China tercatat melakukan transfer uang ke penerima di negara asalnya mencapai Rp 3 triliun. Sementara, pada kwartal I 2020, tercatat para TKA China itu telah mengirimkan uang sebanyak Rp 725 miliar ke negara asal mereka.
"Dan masih saja TKA China masuk ke Indonesia. Itu sangat ironis," kata HNW seperti dikutip Suara.com, Minggu (9/8/2020).
Terlebih, kata HNW, saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang sulit akibat pandemi Covid-19. Jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian mereka karena terkena PHK.
Sementara para TKA China yang mendapatkan pekerjaan di nusantara mampu mengirimkan uang ke negara mereka hingga miliaran rupiah.
"Di tengah banyaknya korban PHK dan kesulitan ekonomi WNI akibat Covid-19," ungkapnya.
TKA China berbondong-bondong masuk ke Indonesia untuk mencari penghasilan. Termutakhir, ratusan TKA China masuk ke wilayah Pulau Bintan, Kepulauan Riau pada Sabtu (8/8/2020).
Baca Juga: TKA China Dipanggil ke RI, Fadli Zon: Masihkah Kita Tuan di Negeri Sendiri?
Para TKA China tersebut akan bekerja sebagai tenaga ahli konstruksi di PT Bintan Alumina Indonesia di Galang Batang. Nantinya, mereka akan dikontrak selama enam bulan untuk menyelesaikan proyek konstruksi.
Sebelumnya, sebanyak sebanyak 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China akan kembali masuk ke Indonesia sekitar akhir Juni atau awal Juli mendatang.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan, kehadiran TKA China adalah untuk mempercepat pembangunan smelter dengan teknologi RKEF dari China.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan, teknologi RKEF diklaim bisa membangun secara ekonomis, cepat, dan memiliki standar lingkungan yang baik.
Teknologi itu juga menghasilkan produk hilirisasi nikel yang bisa bersaing di pasar internasional.
"Kenapa butuh TKA dimaksud? Karena mereka bagian dari tim konstruksi yang akan mempercepat pembangunan smelter dimaksud. Setelah smelter tersebut jadi, maka TKA tersebut akan kembali ke negara masing-masing. Pada saat operasi, mayoritas tenaga kerja berasal dari lokal," ungkap Jodi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
Terkini
-
Bukan Karena Selebgram LM! Pengacara Tegaskan Penyebab Cerai Atalia-Ridwan Kamil Isu Privat
-
Polisi Sebut Ruko Terra Drone Tak Dirawat Rutin, Tanggung Jawab Ada di Penyewa
-
Rocky Gerung Ungkap Riset KAMI: Awal 2026 Berpotensi Terjadi Crossfire Antara Elit dan Rakyat
-
Menkes Dorong Ibu Jadi Dokter Keluarga, Fokus Perawatan Sejak di Rumah
-
Polemik Lahan Tambang Emas Ketapang Memanas: PT SRM Bantah Penyerangan, TNI Ungkap Kronologi Berbeda
-
Grup MIND ID Kerahkan Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana ke Sumatra hingga Jawa Timur
-
BNI Raih Dua Penghargaan Internasional atas Pengembangan SDM melalui BNI Corporate University
-
Soal Polemik Perpol Nomor 10 dan Putusan MK 114, Yusril: Saya Belum Bisa Berpendapat
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, DPR Beri Catatan: Harus Dipastikan Agar Tak Jadi Malapetaka
-
Agustus 2026, Prabowo Targetkan 2.500 SPPG Beroperasi di Papua