Suara.com - Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama akhirnya berubah pikiran dan memutuskan bergabung kembali dengan Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (POP Kemendikbud).
Keputusan itu diambil setelah Mendikbud Nadiem Makarim menemui Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2020).
"Jika kemaren mungkin ada yang menaganggap kontroversi yang sebetulnya tidak, bahwa NU menegaskan jika tetap ikut serta di dalam Program Organisasi Penggerak yang akan dilaksanakan Januari 2021 yang akan datang," kata Yahya kepada wartawan usai pertemuan.
Sementara itu, Nadiem menyatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap permasalah POP dan menyampaikannya kepada NU agar tetap mendaftarakan Lembaga Pendidikan Maarif NU dalam programnya.
"Kami akan terus belajar, kami akan terus menyempurnakan programnya, dan dengan dukungan organisasi masyarakat seperti PBNU kami harap program POP dan juga seluruh reformasi pendidikan nasional Indonesia bisa lebih sukses dan lebih menyeluruh, dan lebih berkualitas," ucap Nadiem.
Dengan kembalinya NU maka tersisa dua ormas pendidikan besar lainnya yakni Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang hingga saat ini masih menyatakan sikap mundur dari POP
Mereka menilai adanya konflik kepentingan dengan keterlibatan dua perusahaan besar yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang diduga menyelipkan CSR mereka dalam POP meski tanpa menggunakan APBN.
Selain itu, ketiga ormas ini menilai banyak ormas yang tidak jelas lolos seleksi POP dan pembagian programnya tidak proporsional.
Nadiem sendiri sudah meminta maaf kepada ketiga ormas dan menunda sementara POP dalam waktu 3 pekan sejak 28 Juli untuk melakukan evaluasi internal Kemendikbud yang hingga kini belum diumumkan.
Baca Juga: DPR Minta Nadiem Perhatikan Kesenjangan Daerah Soal Kurikulum Darurat
Berita Terkait
-
Nadiem: Indonesia Telat Buka Sekolah di Masa Pandemi Dibanding Negara Lain
-
Nadiem Akui Belajar Online Picu Penyakit Psikologi: Anak Tak Bisa Main
-
Tak Sepakati Aturan Kemendikbud, DIY Pastikan Tak Akan Buka Sekolah
-
Mendikbud: Sekitar 1000 Karya Inovasi dan Teknologi Lahir di Tengah Pandemi
-
DPR Minta Nadiem Perhatikan Kesenjangan Daerah Soal Kurikulum Darurat
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo