Suara.com - Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat menjalin koalisi di 23 daerah pada Pilkada 2020. Terkait Pilwalkot Medan, PPP akui belum bisa beri keputusan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani menjelaskan, terkait pemilihan wali kota Medan pihaknya masih menunggu usulan pengurus partainya di daerah.
"Medan belum putuskan, karena belum ada usulan dari bawahnya," kata Arsul di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2020).
Arsul membeberkan untuk Pilkada 2020, DPP sifatnya menunggu usulan atau rekomendasi pengurus di daerah untuk mendukung pasangan calon atau menjalin koalisi.
"PPP itu kita modelnya tidak top down, tidak perintah dari atas 'eh kau dukung A atau si B', tapi kita menunggu usulan dari bawahnya apa gitu lho," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY berserta jajaran petinggi partai berlambang mercy lainnya melakukan silahturahmi ke Kantor DPP PPP pada Rabu (12/8) sore.
AHY menyampaikan bahwa kedua partai bersepakat berkoalisi di 23 daerah pada Pilkada 2020 yang akan di gelar 9 Desember mendatang.
"Terkait dengan politik praktis tadi pak Suharso (Ketua umum PPP) juga telah menyampaikan ada beberapa kebersamaan Partai Demokrat dengan PPP dalam Pilkada 2020 ini ada 23 paling tidak kebersamaan kami," kata AHY di kantor DPP PPP.
Menurut putra sulung presiden ke-6 RI itu dari 23 daerah yang disepakati kerja sama, ada sejumlah titik yang akan menjadi prioritas kedua partai tersebut.
Baca Juga: AHY: Demokrat Bersama PPP di 23 Daerah untuk Pilkada 2020
"Kita bahas ada beberapa yang menjadi highlight menjadi prioritas untuk bisa kita sukseskan bersama," ungkapnya.
Berita Terkait
-
AHY: Demokrat Bersama PPP di 23 Daerah untuk Pilkada 2020
-
PKS Bertahan Usaha Lawan Gibran Sampai 6 September, Masih Percaya Keajaiban
-
Kembali Safari Politik, AHY Temui ke Petinggi PPP
-
Borong Dukungan Partai, Kaswadi-Lutfi Lawan Kotak Kosong di Pilkada Soppeng
-
Sempat Tertunda 6 Bulan, Pilurdes di Bantul akan Digelar Usai Pilkada 2020
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Daftar 11 Rusun yang akan Dibangun Jakarta pada 2027, Ada di Mana Saja?
-
Heboh Dugaan Uang Rp20 Juta untuk Alihkan Demo Mahasiswa, DPR: Jangan Beli Idealisme!
-
Prabowo Kantongi Data Pendana Demo, KSP Dudung Pastikan akan Ada Langkah Hukum
-
Energi Bersih Jadi Kunci Tingkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat Pesisir
-
MBG 'Caplok' 29 Persen Dana Pendidikan, BEM UI Adukan Nasib Kampus ke MK: Listrik Sering Padam!
-
Sujud di Gerbang Lampung, Jokowi Awali Blusukan 3 Hari di Bumi Ruwa Jurai dengan Salat Jumat
-
Pesona Blok M: Dari Tempat Nongkrong Jadul ke Magnet Baru Jakarta Modern
-
Cerita Warga Venezuela Andalkan Informasi Medsos karena Data Korban Gempa Simpang Siur
-
Peserta KDMP Meninggal saat Latsarmil, Mensesneg: Baru Hari Kedua, Belum Berat, Diduga Riwayat Sakit
-
Mekanisme Keberatan Jadi Instrumen Perlindungan Dalam Sengketa Merek dan Hak Cipta