Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan pihaknya terus melakukan evaluasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud. Rencananya program dana hibah untuk ormas itu ditunda sampai Januari 2021.
Nadiem menjelaskan selama menuju Januari 2021, Kemendikbud akan menyempurnakan sistem pelaksanaan POP dengan menampung berbagai aspirasi dari ormas yang mengundurkan diri seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
"Kami juga telah melakukan evaluasi satu bulan ini, dan memang setelah evaluasi ini, kemungkinan paling besar program ini lebih baik dimulai di Januari 2021 agar untuk memastikan bahwa dari sisi kelonggaran waktu, persiapan, dan juga persiapan dalam situasi pandemi ini bisa dilakukan lebih baik," kata Nadiem usai berkunjung ke Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2020).
Penundaan ini membuat Lembaga Pendidikan Maarif NU berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali bergabung dalam program dana hibah pengembangan pendidikan oleh ormas senilai Rp 595 miliar tersebut.
Pendiri GoJek itu berharap kedua ormas yakni Muhammadiyah dan PGRI yang belum bergabung bisa mengikuti jejak NU dengan melihat hasil perbaikan yang dilakukannya.
"Kami akan terus belajar, kami akan terus menyempurnakan programnya, dan dengan dukungan organisasi masyarakat seperti PBNU kami harap program POP dan juga seluruh reformasi pendidikan nasional Indonesia bisa lebih sukses dan lebih menyeluruh, dan lebih berkualitas," jelasnya.
Dengan kembalinya NU maka tersisa dua ormas pendidikan besar lainnya yakni Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang hingga saat ini masih menyatakan sikap mundur dari POP.
Mereka menilai adanya konflik kepentingan dengan keterlibatan dua perusahaan besar yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang diduga menyelipkan CSR mereka dalam POP meski tanpa menggunakan APBN.
Selain itu, ketiga ormas ini menilai banyak ormas yang tidak jelas lolos seleksi POP dan pembagian programnya tidak proporsional.
Baca Juga: Nadiem: Indonesia Telat Buka Sekolah di Masa Pandemi Dibanding Negara Lain
Nadiem sendiri sudah meminta maaf kepada ketiga ormas dan menunda sementara POP dalam waktu 3 pekan sejak 28 Juli untuk melakukan evaluasi internal Kemendikbud yang hingga kini belum diumumkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo