Suara.com - Banyak kejadian menarik yang mengandung polemik, ada juga yang bikin emosi, di dunia perpolitikan Tanah Air belakangan ini.
Kejadian-kejadian itu untuk beberapa waktu lumayan mengalahkan perhatian publik pada dampak pandemi Covid-19.
Saking menariknya, politikus Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany Alatas yang kini sedang berada di New York, Amerika Serikat, untuk studi, sampai tak tahan untuk ikut-ikutan mengomentari apa yang sedang terjadi di Indonesia.
"Banyak dagelan politik belakangan ini. Ada yang dapat penghargaan, ada yang maksa nelpon di pesawat, dan ada pula yang masih sibuk berdebat apakah betul ada salib di logo kemerdekaan kali ini," kata Tsamara melalui akun Twitter @TsamaraDKI, Sabtu (15//8/2020).
Bukan cuma Tsamara yang geleng-geleng kepala sih. Bayangkan saja, mantan anggota DPR yang seharusnya jadi panutan dalam menaati aturan, malah berlaku sebaliknya.
Misalnya yang ditunjukkan mantan anggota dewan Ahmad Mumtaz Rais baru-baru ini. Putra Amien Rais itu berteleponan di dalam pesawat Garuda Indonesia yang sedang transit untuk mengisi bahan bakar di Bandara Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (12/8/2020).
Teguran berulang-ulang dari pramugari tak didengarnya. Sampai akhirnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango yang ketika itu duduk tak jauh dari Mumtaz Rais ikut menegur.
Setelah insiden mengemuka dan memicu kecaman, Mumtaz Rais minta maaf, tertutama setelah terjadi perselisihan dengan Nawawi.
Sebelum itu, publik disuguhi perdebatan sengit mengenai pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada dua politikus, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, pada Kamis, (13/8/2020).
Baca Juga: Buntut Kasus Teleponan di Pesawat, Mumtaz Rais Diingatkan Jangan Sok Jagoan
Sejumlah kalangan bertanya-tanya apa latar belakang pemberian anugerah kepada dua politikus yang selama ini getol mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jokowi pun menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Dia menekankan bahwa berlawanan dalam politik, berbeda dalam politik, bukan berarti bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara.
Dari sekian kejadian politik, yang paling menyita perhatian adalah tuduhan logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan RI menyerupai simbol salib. Isu ini sempat jadi perdebatan.
Untuk menanggapi rasa keberatan ormas Dewan Syariah Kota Surakarta, Kementerian Sekretariat Negara sampai mengklarifikasi bahwa logo yang disoal itu sudah sesuai pedoman visual penggunaan logo peringatan HUT ke-75.
Simbol yang disebut salib itu adalah supergraphic. Supergraphic meliputi 10 elemen yang diambil dari dekonstruksi logo 75 tahun yang dipecah menjadi 10 bagian. Pecahan ini merepresentasikan komitmen dan nilai luhur Pancasila.
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Geger Data Militer Israel, 1 Tentara IDF Disebut Berstatus WNI di Tengah 50 Ribu Personel Asing
-
Anggota DPR Dorong 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK Demi Keadilan Pendidikan
-
Pandu Negeri Soroti Kesejahteraan Guru dari Rumah Masa Kecil Ki Hadjar Dewantara
-
Siapa Aipda Dianita Agustina? Polwan yang Terseret Skandal Koper Narkoba AKBP Didik Putra Kuncoro
-
ICW Sebut Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK 2019 sebagai Upaya 'Cuci Tangan'
-
Gus Falah Bongkar Standar Ganda Jokowi Soal UU KPK: Wujud 'Cuci Tangan'
-
BPBD DKI Jakarta Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Warga Diminta Siaga 1620 Februari
-
Jokowi Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama, ICW: Upaya Cuci Tangan dari Kesalahan Lama
-
DPRD DKI Dorong Penertiban Manusia Gerobak: Tidak Hanya Digusur, Tapi Diberi Pelatihan Agar Mandiri
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick