Suara.com - Banyak kejadian menarik yang mengandung polemik, ada juga yang bikin emosi, di dunia perpolitikan Tanah Air belakangan ini.
Kejadian-kejadian itu untuk beberapa waktu lumayan mengalahkan perhatian publik pada dampak pandemi Covid-19.
Saking menariknya, politikus Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany Alatas yang kini sedang berada di New York, Amerika Serikat, untuk studi, sampai tak tahan untuk ikut-ikutan mengomentari apa yang sedang terjadi di Indonesia.
"Banyak dagelan politik belakangan ini. Ada yang dapat penghargaan, ada yang maksa nelpon di pesawat, dan ada pula yang masih sibuk berdebat apakah betul ada salib di logo kemerdekaan kali ini," kata Tsamara melalui akun Twitter @TsamaraDKI, Sabtu (15//8/2020).
Bukan cuma Tsamara yang geleng-geleng kepala sih. Bayangkan saja, mantan anggota DPR yang seharusnya jadi panutan dalam menaati aturan, malah berlaku sebaliknya.
Misalnya yang ditunjukkan mantan anggota dewan Ahmad Mumtaz Rais baru-baru ini. Putra Amien Rais itu berteleponan di dalam pesawat Garuda Indonesia yang sedang transit untuk mengisi bahan bakar di Bandara Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (12/8/2020).
Teguran berulang-ulang dari pramugari tak didengarnya. Sampai akhirnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango yang ketika itu duduk tak jauh dari Mumtaz Rais ikut menegur.
Setelah insiden mengemuka dan memicu kecaman, Mumtaz Rais minta maaf, tertutama setelah terjadi perselisihan dengan Nawawi.
Sebelum itu, publik disuguhi perdebatan sengit mengenai pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada dua politikus, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, pada Kamis, (13/8/2020).
Baca Juga: Buntut Kasus Teleponan di Pesawat, Mumtaz Rais Diingatkan Jangan Sok Jagoan
Sejumlah kalangan bertanya-tanya apa latar belakang pemberian anugerah kepada dua politikus yang selama ini getol mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jokowi pun menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Dia menekankan bahwa berlawanan dalam politik, berbeda dalam politik, bukan berarti bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara.
Dari sekian kejadian politik, yang paling menyita perhatian adalah tuduhan logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan RI menyerupai simbol salib. Isu ini sempat jadi perdebatan.
Untuk menanggapi rasa keberatan ormas Dewan Syariah Kota Surakarta, Kementerian Sekretariat Negara sampai mengklarifikasi bahwa logo yang disoal itu sudah sesuai pedoman visual penggunaan logo peringatan HUT ke-75.
Simbol yang disebut salib itu adalah supergraphic. Supergraphic meliputi 10 elemen yang diambil dari dekonstruksi logo 75 tahun yang dipecah menjadi 10 bagian. Pecahan ini merepresentasikan komitmen dan nilai luhur Pancasila.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura
-
Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!
-
Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan
-
Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka
-
Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang
-
Duet 'Indonesia Emas 2045' dan 'India Maju 2047', PM Narendra Modi: Kita Mitra Alami