Suara.com - Banyak kejadian menarik yang mengandung polemik, ada juga yang bikin emosi, di dunia perpolitikan Tanah Air belakangan ini.
Kejadian-kejadian itu untuk beberapa waktu lumayan mengalahkan perhatian publik pada dampak pandemi Covid-19.
Saking menariknya, politikus Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany Alatas yang kini sedang berada di New York, Amerika Serikat, untuk studi, sampai tak tahan untuk ikut-ikutan mengomentari apa yang sedang terjadi di Indonesia.
"Banyak dagelan politik belakangan ini. Ada yang dapat penghargaan, ada yang maksa nelpon di pesawat, dan ada pula yang masih sibuk berdebat apakah betul ada salib di logo kemerdekaan kali ini," kata Tsamara melalui akun Twitter @TsamaraDKI, Sabtu (15//8/2020).
Bukan cuma Tsamara yang geleng-geleng kepala sih. Bayangkan saja, mantan anggota DPR yang seharusnya jadi panutan dalam menaati aturan, malah berlaku sebaliknya.
Misalnya yang ditunjukkan mantan anggota dewan Ahmad Mumtaz Rais baru-baru ini. Putra Amien Rais itu berteleponan di dalam pesawat Garuda Indonesia yang sedang transit untuk mengisi bahan bakar di Bandara Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (12/8/2020).
Teguran berulang-ulang dari pramugari tak didengarnya. Sampai akhirnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango yang ketika itu duduk tak jauh dari Mumtaz Rais ikut menegur.
Setelah insiden mengemuka dan memicu kecaman, Mumtaz Rais minta maaf, tertutama setelah terjadi perselisihan dengan Nawawi.
Sebelum itu, publik disuguhi perdebatan sengit mengenai pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada dua politikus, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, pada Kamis, (13/8/2020).
Baca Juga: Buntut Kasus Teleponan di Pesawat, Mumtaz Rais Diingatkan Jangan Sok Jagoan
Sejumlah kalangan bertanya-tanya apa latar belakang pemberian anugerah kepada dua politikus yang selama ini getol mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jokowi pun menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Dia menekankan bahwa berlawanan dalam politik, berbeda dalam politik, bukan berarti bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara.
Dari sekian kejadian politik, yang paling menyita perhatian adalah tuduhan logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan RI menyerupai simbol salib. Isu ini sempat jadi perdebatan.
Untuk menanggapi rasa keberatan ormas Dewan Syariah Kota Surakarta, Kementerian Sekretariat Negara sampai mengklarifikasi bahwa logo yang disoal itu sudah sesuai pedoman visual penggunaan logo peringatan HUT ke-75.
Simbol yang disebut salib itu adalah supergraphic. Supergraphic meliputi 10 elemen yang diambil dari dekonstruksi logo 75 tahun yang dipecah menjadi 10 bagian. Pecahan ini merepresentasikan komitmen dan nilai luhur Pancasila.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres