Usai Dapat Penghargaan, Fadli Zon Kritik Pidato Presiden Kurang Realistis

Suara.com - Usai mendapat penghargaan Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Widodo, politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak berhenti mengeluarkan kritik terhadap presiden. Kali ini, ia menyoroti pidato  Jokowi tentang Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang dinilai kurang realistis.

Kendati baru tiga hari mendapat gelar tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Jokowi pada 13 Agustus lalu, Fadli Zon tak gentar mengkritik pemerintah.

Ia menganggap pidato soal RUU APBN 2021 terutapam soal target pertumbuhan ekonomi usai pandemi tidak memenuhi harapannya.

"Presiden @jokowi menargetkan pertumbuhan tahun depan ada pada kisaran 4,5 hingga 5,5 persen. Di tengah pandemi, itu adalah target yang tidak masuk akal. Apalagi, selama kuartal kedua 2020 kemarin pertumbuhan ekonomi kita anjlok hingga minus 5,32 persen," papar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/8/2020).

Dengan target pertumbuhan ekonomi yang diacu Presiden itu, Fadli lantas menanyakan cara yang paling masuk akal untuk melompat dari angka minus 5 ke angka positif 5, terlebih dalam situasi pandemi saat ini.

"Pernyataan Presiden bahwa kita harus menjadikan krisis ini sebagai momen untuk melakukan lompatan besar adalah ungkapan terlalu muluk. Optimisme penting, tapi realistis lebih penting lagi!" tegas Fadli.

Dalam pandangan Wakil Ketua Partai Gerindra itu, ada empat hal yang membuat pidato Presiden Jokowi tentang RAPBN 2021 itu kurang realistis.

"Pertama, anggaran stimulus ekonomi yang akan diberikan pemerintah tahun depan lebih kecil daripada anggaran tahun ini," ungkap dia.

Merujuk pada revisi APBN 2020, Fadli mengungkapkan bahwa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini mencapai Rp 695 triliun. Sementara untuk APBN 2021 pemerintah hanya akan menganggarkan Rp 356,5 triliun.

Baca Juga: Tema APBN 2021 Seharusnya Penyelamatan Ekonomi Nasional

"Kedua, RAPBN 2021 dengan jelas menunjukkan penyusunan anggaran belanja pemerintah sejauh ini tak memiliki korelasi dengan kurva pandemi maupun proyeksinya. Patokannya adalah besaran anggaran PEN dan defisit APBN itu sendiri," lanjut Fadli.

Pada poin kedua ini, Fadli menyinggung sooal revisi APBN 2020 yang telah dilakukan sebanyak dua kali. Ia juga mengungkit soal prediksi pemerintah tentang pandemi yang diperkirakan akan melandai pada Juli atau Agustus 2020, namun prediksi itu keliru.

Fadli melihat ada kejanggalan ketika kurva pandemi terus menanjak namun alokasi anggaran untuk penanganan wabah justru berkurang.

"Ketiga, perlindungan sosial untuk rakyat kecil justru dikurangi. Kalau kita lihat postur RAPBN 2021, angaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2021 "hanya" berjumlah Rp 92,82 triliun, alias turun dari anggaran tahun ini Rp 134 triliun," Fadli melanjutkan.

Penurunan anggaran untuk Kemensos ini dikhawatirkan akan mengurangi nilai bantuan sosial tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.

Berkurangnya bantuan untuk masyarakat ini dinilai ironis mengingat salah satu kunci pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga, sementara banyak masyarakat yang telah kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan kemungkinan bantuan sosial dari pemerintah.

"Keempat, serapan belanja pemerintah sangat rendah. Kementerian Keuangan menyebutkan, hingga akhir Juli kemarin, realisasi belanja untuk PEN baru mencapai 19 persen atau sekitar Rp 136 triliun dari total Rp 695 triliun yang dianggarkan," tulis Fadli.

Nilai serapan itu dianggap Fadli sangat rendah mengingat pemerintah telah diberi "kekebalan hukum" dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaran.

"Jika serapan belanja pemerintah hingga kuartal kedua saja serendah itu, maka proyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa kembali ke angka 5 persen tahun depan adalah proyeksi yang terlalu muluk," tukas Fadli.