Suara.com - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pariera menanggapi pernyataan Amien Rais yang menuding Presiden Joko Widodo otoriter. Tudingan Amien Rais dianggap salah, pasalnya kata Andreas hingga saat ini pendiri partai PAN itu masih bebas melontarkan kritik terhadap Jokowi.
"Kalau Jokowi praktikan sistem otoritarianisme, AR (Amien Rais) sudah lama hilang, tidak terdengar lagi suaranya. Buktinya Pak AR masih bisa mengkritik pemerintahan Jokowi, dan Jokowi tenang-tenang saja," kata Andreas kepada Suara.com, Senin (17/8/2020).
Andreas menilai Amien hanya sedang mencari perhatian publik lewat pernyataannya yang selalu kontroversial mengenai Jokowi.
"Mungkin Pak AR kesepian sehingga membuat statement-statement yang kontraversial agar diperhatikan publik," ujar Andreas.
Sebelumnya, Amien Rais mengkritik pemerintahan Jokowi. Amien menuding Jokowi sedang menjalankan praktik politik otoriter hingga menyamakannya dengan kisah Firaun.
Kritik tersebut disampaikan oleh tokoh PAN itu melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Amien Rais Official.
"Sayang sekali, rezim otoriter rezim Jokowi bukan main lemahnya sehingga demokrasi kita sudah terengah-engah makin tak berdaya. Otoritarianisme Jokowi makin kuat dan pekat," kata Amien Rais seperti dikutip Suara.com, Minggu (16/8/2020).
Dalam video berjudul 'Otoriterisme Makin Pelat' itu, Amien mengatakan praktik otoriterisme tak hanya terjadi di Indonesia namun juga di beberapa negara lainnya.
"Indonesia di zaman Jokowi tidak sendirian dalam membanting demokrasi sehingga berubah esensi. Beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika menunjukkan kemiripan," ucap Amien.
Baca Juga: Manisnya Indrian Puspita, Gadis Aceh Pembawa Baki di Upacara Kemerdekaan RI
Amien menunjukkan data dari The Economist Intelligence Unit mengenai Indeks Demokrasi 2018. Dari 167 negara yang disurvei, ada enam negara yang menunjukkan otoriter.
Negara-negara tersebut antara lain Korea Utara, Suriah, Chad, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo dan Equatorial Guinea.
Menurut Amien, praktik otoriterisme yang dijalankan oleh Jokowi sama seperti negara-negara di atas. Awalnya mereka menjalankan praktik demokrasi, lalu seiring berjalannya waktu berubah menjadi otoriter.
"Di Indonesia otoriterisme jauh lebih parah. Pada kuartal pertama Jokowi jadi presiden, awalnya rakyat umumnya percaya akan ada perubahan signifikan bagi kehidupan rakyat. Namun harapan itu cepat kandas," ungkap Amien.
Jokowi dinilai mahir dalam memainkan politik pencitraan menarik hati rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga dituding gemar menebar janji-janji, namun sebagian besar tak pernah terwujud.
Amien juga menyinggung adanya para penjilat di sekeliling Jokowi. Hal itu mengingatkannya pada kisah Firaun saat melawan Nabi Musa AS.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
DPR Enggan Ambil Pusing Pigai Ganti Istilah Aktivis Hilang: Terpenting Kembalikan ke Keluarganya
-
Amien Rais Usulkan Mahfudin Nigara sebagai Calon Menpora, Apa Alasannya?
-
Amien Rais Makin Pedas: Jokowi dan 'Ternaknya' Bikin Dagelan Politik Soal Ijazah UGM!
-
Jawaban Pengacara Jokowi Soal Ijazah Bikin Refly Harun Geram: 'Aneh
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO