Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, akan terus mengawasi anggaran penanganan pandemi virus corona covid-19 senilai Rp 695 triliun yang sudah disalurkan pemerintah, dari total Rp 905 triliun.
KPK sudah mengerahkan sedikitnya 23 satuan tugas khusus atau satgasus untuk memantau anggaran program pemerintah dalam menanggulangi dampak covid-19.
"Khusus untuk pandemi covid-19, KPK sudah membentuk 15 satgas pencegahan dan delapan satgas penindakan," kata Firli dalam pemaparan kinerja Semester I Tahun 2020, secara virtual, Selasa (18/8/2020).
Tim khusus penindakan yang diterjunkan KPK ditujukan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan penggunaan dana anggaran tersebut.
Sementara 15 satgas bekerja untuk melakukan koordinasi dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, terkait pengelolaan anggaran penanganan pandemi covid-19 ini.
Firli mengakui bersama pimpinan lainnya juga turut memantau langsung ke sejumlah daerah. Tujuannya untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
"Kami akan terus bekerja ingin memastikan bahwa seluruh program penanganan Covid 19 ini tepat sasaran, tepat waktu, jumlahnya benar secara formil, dan benar secara materil tidak terjadi penyimpangan dan tidak terjadi korupsi," kata Firli.
Berita Terkait
-
Gaji Pegawai KPK Alih Status ASN, Firli ke Kemenkeu: Jangan Ada Kegaduhan
-
Lambat Tangani Kasus Helikopter Mewah Firli, Ini Alasan Dewas KPK
-
Sebut Dewas KPK Lamban, ICW: Firli Melanggar Etik karena Terbukti Hedonis
-
Dewas KPK Janji Segera Rampungkan Kasus Helikopter Mewah Firli Bahuri
-
Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi