Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, meminta penjelasan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani terkait pernyataan Menkeu yang menyebutkan bahwa infrastruktur Indonesia masih tertinggal.
Melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (19/8/2020), M. Said Didu menuliskan komentarnya terhadap pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Yth Ibu Menkeu, mohon dijelaskan berapa bandara yang tidak terpakai? Berapa pelabuhan yang kosong? Berapa jalan tol yang tidak bisa balik modal?" tulis M. Said Didu.
"Terus yang kurang mana? Yang kurang adalah infrastruktur dasar, tapi yang dibangun infrastruktur komersial," lanjutnya.
Hingga artikel ini dibuat, unggahan M.Said Didu tersebut telah diretweets lebih dari 570 kali dan disukai oleh lebih dari 1.500 pengguna Twitter.
Sejumlah warganet tampak mengomentari unggahan M. Said Didu ini. Beragam komentar muncul, baik yang pro maupun kontra.
Unggahan M. Said Didu pada akun Twitter pribadinya tersebut berangkat dari Sri Mulyani yang mengatakan bahwa infrastruktur Indonesia masih tertinggal.
Dilansir dari Batamnews.co.id -- jaringan Suara.com, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam sebuah webinar mengatakan bahwa infrastruktur Indonesia saat ini masih tertinggal.
Lebih lanjut lagi, Sri Mulyani menilai saat ini masih terdapat kesenjangan yang besar antara daerah perkotaan dengan pedesaan terkait dengan ketersediaan infrastruktur.
Baca Juga: Gerakkan Ekonomi Lokal, Penyaluran Bansos Kulon Progo Diapresiasi Mensos
Sri Mulyani menuturkan pembangunan infrastruktur ini akan terus dilanjutkan, dibarengi dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
"Saya ingin melihat anak-anak bangsa punya kesempatan yang sama untuk merasakan dan mendapatkan akses layanan publik," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani Mau Bagi-bagi Ponsel dan Pulsa untuk Siswa Miskin
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sedang menggodok bantuan sosial (bansos) bagi siswa miskin yang tidak memiliki akses pembelajaran secara daring atau online.
Sri Mulyani mengatakan para siswa miskin ini penting untuk diberi bansos agar tetap bisa melanjutkan proses pembelajaran di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
"Situasi Covid ini membuat tantangan yang lebih besar lagi, kita tahu akibat pandemi anak-anak tidak bisa sekolah, namun tidak bisa mengakses proses pembelajaran secara digital karena terkendala teknologi," kata Sri Mulyani dalam acara webinar bertajuk Gotong Royong Jaga UMKM untuk Indonesia yang dilakukan secara virtual, Selasa (11/8/2020).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok