Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dari sebelumnya Rp5,4 triliun menjadi sebesar Rp7,5 triliun.
Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Achmad Dimyati Natakusumah.
Dimyati berujar, permintaan penambahan anggaran menjadi Rp7,5 triliun itu sebelumnya juga pernah dibahas dalam rapat paripurna pada 5 Mei 2020. Namun, hingga Agustus ternyata permohonan DPR itu belum juga direalisasikan.
Dimyati beralasan, penambahan anggaran itu untuk mengiatkan legislatif.
"Kalau negara ini ingin maju dan kuat bu menteri, legislatifnya harus kuat, DPR RI-nya harus kuat. DPR kuat tugas fungsi pokoknya automatically adalahnya budget impact," kata Dimyati saat interupsi dalam rapat paripurna Selasa (18/8/2020).
"Nah maka saya berharap terkait hal tersebut, pada rapat paripurna 5 Mei 2020 yang lalu telah menetapkan besaran usulan RKA untuk DPR RI bu Sri sebesar 7,5 (triliun) tapi saya melihat pada lampiran satu RUU yang disampaikan pemerintah ini masih jauh, masih 5,4 (triliun). Nah saya berharap pemerintah untuk betul-betul merealisasikan harapan itu," tuturnya.
Dimyati mengatakan, penambahan anggaran juga dimaksudkan untuk menyokong kinerja DPR pada tahun 2021. Di mana, lanjut dia, permasalahan negara pada tahun depan akan semakin besar. Mulai dari permasalahan resesi ekonomi hingga pandemi Covid-19.
"Nah maka oleh sebab itu seyogyanya anggaran tersebut bisa direalisasi," kata Dimyati.
Dimyati memandang, anggaran tersebut merupakan mandatori gaji dan tunjangan yang totalnya dengan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) di atas pagu yang diberikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Selamatkan Ekonomi Indonesia Lewat Investasi
"Maka kalau ini masih di bawah bagaimana kami bisa meningkatkan kinerja menuju parlemen yang modern melakukan pengawasan terhadap pemerintah, terhadap Bu Sri yang memberikan uang itu kepada LK lembaga keuangan dan daerah-daerah," kata Dimyati.
Karena itu, Dimyati kembali menekankan harapannya agar penambaham anggara bagi DPR menjadi Rp7,5 triliun dapat direalisasikan pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani.
Di akhir interupsinya, Dimyati bahkan sempat menyematkan kata pujian dan harapanmya terhadap Sri Mulyani.
"Jadi saya berharap mohon direalisasikan apa yang harapkan dari kebutuhan anggaran. Ini ada dua satker di DPR itu bu, ini Satker Dewan dan Satker Sekjen. Itu saja bu menteri yang baik hati, mudah-mudahan sukses selalu dan pimpinan mohon dikawal untuk pembahasan-pembhasan selanjutnya," tandas Dimyati.
Berita Terkait
-
Kasus Kepala Sekolah Cimarga dan Siswa Berakhir Damai Usai Saling Memaafkan
-
5 Fakta Mengejutkan Ibu Kota Banten: Sah Setelah 25 Tahun, Wagub Akui Belum Layak
-
Aneh Tapi Nyata! Setelah 25 Tahun, Status Ibu Kota Banten Baru Diteken, Wagub: Serang Belum Layak
-
Harta Kekayaan Sri Mulyani Setiap Tahun Naik Belasan Miliar, Disalahkan karena Apa-apa Kena Pajak
-
Profil dan Sepak Terjang Dimyati Natakusumah, Wagub Banten yang Sebut Memo Titip Siswa Itu Lumrah
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Hantavirus Ternyata Sudah Muncul di Indonesia, 23 Kasus Terdeteksi dalam Dua Tahun Terakhir
-
NHM Peduli Perkuat Infrastruktur Air Bersih di Desa Tiowor, Kao Teluk
-
Ketua Ombudsman RI Terancam Dipecat Tidak Hormat, Majelis Etik Buka Suara soal Kasus Hery Susanto
-
Perkuat Komitmen Stabilitas, Prabowo Ajak ASEAN Utamakan Dialog Hadapi Persoalan Kawasan
-
PERADI Profesional Dikukuhkan, Bawa Standar Baru Profesi Advokat
-
Tinggal di Kawasan Industri, Warga Pasirranji Justru Sulit Dapat Air Layak Konsumsi
-
Megawati Terima Utusan Presiden Korsel, Bahas Perdamaian Semenanjung Korea?
-
Mantan Ketua KPPU Soroti Denda Rp 755 Miliar untuk Pinjol, Sebut Ada Kekeliruan Fundamental
-
Suasana Hangat Warnai Kunjungan Rajiv ke SLB Lembang, Bantuan PIP hingga Kursi Roda Disalurkan
-
Modus Pijat dan Doktrin Patuh Guru, Cara Keji Kiai Ashari Berkali-kali Cabuli Santriwati