Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dari sebelumnya Rp5,4 triliun menjadi sebesar Rp7,5 triliun.
Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Achmad Dimyati Natakusumah.
Dimyati berujar, permintaan penambahan anggaran menjadi Rp7,5 triliun itu sebelumnya juga pernah dibahas dalam rapat paripurna pada 5 Mei 2020. Namun, hingga Agustus ternyata permohonan DPR itu belum juga direalisasikan.
Dimyati beralasan, penambahan anggaran itu untuk mengiatkan legislatif.
"Kalau negara ini ingin maju dan kuat bu menteri, legislatifnya harus kuat, DPR RI-nya harus kuat. DPR kuat tugas fungsi pokoknya automatically adalahnya budget impact," kata Dimyati saat interupsi dalam rapat paripurna Selasa (18/8/2020).
"Nah maka saya berharap terkait hal tersebut, pada rapat paripurna 5 Mei 2020 yang lalu telah menetapkan besaran usulan RKA untuk DPR RI bu Sri sebesar 7,5 (triliun) tapi saya melihat pada lampiran satu RUU yang disampaikan pemerintah ini masih jauh, masih 5,4 (triliun). Nah saya berharap pemerintah untuk betul-betul merealisasikan harapan itu," tuturnya.
Dimyati mengatakan, penambahan anggaran juga dimaksudkan untuk menyokong kinerja DPR pada tahun 2021. Di mana, lanjut dia, permasalahan negara pada tahun depan akan semakin besar. Mulai dari permasalahan resesi ekonomi hingga pandemi Covid-19.
"Nah maka oleh sebab itu seyogyanya anggaran tersebut bisa direalisasi," kata Dimyati.
Dimyati memandang, anggaran tersebut merupakan mandatori gaji dan tunjangan yang totalnya dengan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) di atas pagu yang diberikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Selamatkan Ekonomi Indonesia Lewat Investasi
"Maka kalau ini masih di bawah bagaimana kami bisa meningkatkan kinerja menuju parlemen yang modern melakukan pengawasan terhadap pemerintah, terhadap Bu Sri yang memberikan uang itu kepada LK lembaga keuangan dan daerah-daerah," kata Dimyati.
Karena itu, Dimyati kembali menekankan harapannya agar penambaham anggara bagi DPR menjadi Rp7,5 triliun dapat direalisasikan pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani.
Di akhir interupsinya, Dimyati bahkan sempat menyematkan kata pujian dan harapanmya terhadap Sri Mulyani.
"Jadi saya berharap mohon direalisasikan apa yang harapkan dari kebutuhan anggaran. Ini ada dua satker di DPR itu bu, ini Satker Dewan dan Satker Sekjen. Itu saja bu menteri yang baik hati, mudah-mudahan sukses selalu dan pimpinan mohon dikawal untuk pembahasan-pembhasan selanjutnya," tandas Dimyati.
Berita Terkait
-
Kasus Kepala Sekolah Cimarga dan Siswa Berakhir Damai Usai Saling Memaafkan
-
5 Fakta Mengejutkan Ibu Kota Banten: Sah Setelah 25 Tahun, Wagub Akui Belum Layak
-
Aneh Tapi Nyata! Setelah 25 Tahun, Status Ibu Kota Banten Baru Diteken, Wagub: Serang Belum Layak
-
Harta Kekayaan Sri Mulyani Setiap Tahun Naik Belasan Miliar, Disalahkan karena Apa-apa Kena Pajak
-
Profil dan Sepak Terjang Dimyati Natakusumah, Wagub Banten yang Sebut Memo Titip Siswa Itu Lumrah
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing