Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, membantah adanya anggapan yang menyebutkan Presiden Joko Widodo sedang tidak percaya diri dengan program-programnya sampai kemudian menggelontorkan duit yang nilainya fantastis demi menggandeng influencer.
"Saya kira tidak. Karena namanya program harus dipahami sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa, ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media," ujar Donny, Jumat (21/8/2020).
Donny menjelaskan alasan pemerintah menggandeng influencer supaya program-program strategis pemerintah sampai ke masyarakat yang umumnya sudah melek dengan media sosial.
"Influencer itu kan kita tahu menggunakan sosmed. Sosmed kan banyak yang menggunakan. Jadi saya kira bukan tidak percaya diri tapi jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial," tutur Donny.
Empat puluh persen populasi penduduk Indonesia merupakan kelompok milenial. Itu sebabnya, penggunaan influencer menjadi relevan untuk membantu menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.
"Karena 40 persen populasi kita milenial, sehingga program-program itu bisa dipahami. Misalnya, bansos. Orang kan tidak tahu bagaimana melakukan bansos, daftarnya kemana, prosedurnya seperti apa," kata Donny.
"Bukan tidak percaya dengan kebijakannya. Kebijakannya sih fine-fine saja, tapi supaya semua orang paham bahwa kebijakan ini suatu yang baik dan bermanfaat," Donny menambahkan.
Sebelum Istana bicara, Indonesia Corruption Watch menemukan anggaran miliaran rupiah digelontorkan pemerintah untuk menggandeng influencer dalam mempromosikan kebijakan-kebijakan strategis.
ICW menilai Presiden Jokowi sedang tidak percaya dengan program-program sendiri.
Baca Juga: Istana Sangkal Dana Rp 90 Miliar Buat Bayar Influencer: Enggak Semuanya
Beragam data belanja anggaran untuk pengadaan aktivitas barang dan jasa dan pelibatan influencer ditemukan ICW melalui situs LPSE kementerian, lembaga pemerintah non kementerian. Hingga 2020, pemerintah telah menggelontorkan Rp1,29 triliun untuk belanja terkait aktivitas di sektor digital.
Aktivitas digital yang dimaksud ialah pengadaan melalui media sosial, YouTube, maupun menggandeng influencer.
"Jika ditelusuri berdasarkan kata kunci, ditemukan bahwa aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial," kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi bertajuk Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Miliar Anggaran Influencer?, Kamis (20/8/2020).
Untuk menggandeng influencer pemerintah menggelontorkan Rp90,45 miliar.
Berita Terkait
-
Timothy Ronald Dipolisikan Kasus Dugaan Penipuan Kripto, Kerugian Tembus Rp 3 Miliar
-
Berkas Roy Suryo Cs Dilimpahkan ke Kejaksaan, Kapan Tersangka Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Disidang?
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
Bantah Dibekingi Orang Besar, Abdul Gafur Tantang Pembuktian Aliran Dana ke Kubu RRT
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
Terkini
-
Dewas KPK Nyatakan Istri Tersangka Kasus K3 Bersalah, Dihukum Minta Maaf Secara Terbuka
-
Waspada! Ini 9 Daerah Rawan dan Langganan Banjir di Jakarta
-
Update Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ketinggian Air di Bawah 50 Cm
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Belum Masuk Prolegnas, Komisi II DPR Sebut Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Dibahas
-
KUHP dan KUHAP Mulai Berlaku, Puan Maharani: Momen Bersejarah untuk Indonesia
-
Pilkada Lewat DPRD, Lemhannas Sudah Serahkan Kajian Rahasia ke Prabowo
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP Mulai Lobi Fraksi Lain di Parlemen
-
Arus Pendek Listrik Bikin Rumah Lapak di Kebon Jeruk Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
-
Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Sikap PDIP Dinilai Tak akan Banyak Mengubah Arah