Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, membantah adanya anggapan yang menyebutkan Presiden Joko Widodo sedang tidak percaya diri dengan program-programnya sampai kemudian menggelontorkan duit yang nilainya fantastis demi menggandeng influencer.
"Saya kira tidak. Karena namanya program harus dipahami sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa, ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media," ujar Donny, Jumat (21/8/2020).
Donny menjelaskan alasan pemerintah menggandeng influencer supaya program-program strategis pemerintah sampai ke masyarakat yang umumnya sudah melek dengan media sosial.
"Influencer itu kan kita tahu menggunakan sosmed. Sosmed kan banyak yang menggunakan. Jadi saya kira bukan tidak percaya diri tapi jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial," tutur Donny.
Empat puluh persen populasi penduduk Indonesia merupakan kelompok milenial. Itu sebabnya, penggunaan influencer menjadi relevan untuk membantu menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.
"Karena 40 persen populasi kita milenial, sehingga program-program itu bisa dipahami. Misalnya, bansos. Orang kan tidak tahu bagaimana melakukan bansos, daftarnya kemana, prosedurnya seperti apa," kata Donny.
"Bukan tidak percaya dengan kebijakannya. Kebijakannya sih fine-fine saja, tapi supaya semua orang paham bahwa kebijakan ini suatu yang baik dan bermanfaat," Donny menambahkan.
Sebelum Istana bicara, Indonesia Corruption Watch menemukan anggaran miliaran rupiah digelontorkan pemerintah untuk menggandeng influencer dalam mempromosikan kebijakan-kebijakan strategis.
ICW menilai Presiden Jokowi sedang tidak percaya dengan program-program sendiri.
Baca Juga: Istana Sangkal Dana Rp 90 Miliar Buat Bayar Influencer: Enggak Semuanya
Beragam data belanja anggaran untuk pengadaan aktivitas barang dan jasa dan pelibatan influencer ditemukan ICW melalui situs LPSE kementerian, lembaga pemerintah non kementerian. Hingga 2020, pemerintah telah menggelontorkan Rp1,29 triliun untuk belanja terkait aktivitas di sektor digital.
Aktivitas digital yang dimaksud ialah pengadaan melalui media sosial, YouTube, maupun menggandeng influencer.
"Jika ditelusuri berdasarkan kata kunci, ditemukan bahwa aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial," kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi bertajuk Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Miliar Anggaran Influencer?, Kamis (20/8/2020).
Untuk menggandeng influencer pemerintah menggelontorkan Rp90,45 miliar.
Berita Terkait
-
Istana Sampaikan Duka Cita Mendalam Atas Wafatnya Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno
-
Tasya Farasya Dituding Ogah Pakai Produk Lokal, Manajer Klarifikasi Soal Tuduhan Pilih-Pilih Endorse
-
Bak Bumi dan Langit! Pickup Impor Koperasi Merah Putih vs Esemka Kebanggaan Jokowi Mending Mana?
-
Pamer Anak Jadi WNA Picu Amarah Warganet, Mengapa Pernyataan Alumni LPDP Begitu Sensitif?
-
Jokowi Lempar Bola Panas, Mungkinkah KPK Kembali Sakti?
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
Pilihan
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Kabar Duka, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia di RSPAD Pagi Ini
-
Terungkap! Begini Cara CIA Melacak dan Mengetahui Posisi Ayatollah Ali Khamenei
-
Iran Klaim Hantam Kapal Induk USS Abraham Lincoln Pakai 4 Rudal, 3 Tentara AS Tewas
-
BREAKING: Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel
Terkini
-
Guncang Dunia! AS-Israel Bombardir Lebih 2.000 Lokasi di Iran
-
MK Putuskan Penyakit Kronis Masuk Kategori Disabilitas, Kabar Baik Bagi Pejuang Autoimun dan Saraf
-
Bareskrim Bongkar Rantai Bandar Narkoba Ko Erwin: Charlie dan Arfan Dicokok, The Doctor Diburu
-
Dipanggil KPK untuk Kasus DJKA, Eks Menhub Budi Karya Absen Alasan Sakit
-
Dubes Iran Respons Niat Prabowo Jadi Juru Damai, Begini Katanya
-
Jelang Idul Fitri 2026, Satgas Pangan Tindak 350 Pelanggaran dan Proses 4 Perkara Hukum
-
Perang AS-Israel vs Iran 2026: Daftar Negara Terdampak dan Berstatus Siaga Tinggi
-
Disebut Mandek 10 Tahun, Pramono Anung Heran Soal Gaji Nakes Jakarta: Masa Sih Nggak Naik?
-
Syahdan Husein Lawan Tuduhan Menghasut: Ini Ketidakpuasan Pemuda dengan Politik Penuh Intrik
-
BMKG: Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 Bisa Disaksikan di Seluruh Indonesia