Suara.com - Isu reshuffle mengemukan seusai Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane menyampaikan informasi yang menyebutkan bakal ada 11 sampai 18 menteri yang akan diganti dalam perombakan kabinet mendatang.
Kalaupun ada perombakan kabinet, menurut analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim, sifatnya akan terbatas dan waktu pelaksanaannya menunggu akhir 2020.
"Kesan saya Presiden @jokowi bukan orang yang akan melakukan reshuffle besar-besaran. Kalaupun ada reshuffle akan bersifat terbatas dan akan menunggu momentum yang tepat. Saya pikir kalau ada reshuffle Presiden akan memilih akhir Oktober 2020, memasuki tahun kedua pemerintahannya," kata Rustam melalui akun Twitter @RustamIbrahim.
Lebih jauh, Rustam menyampaikan analisanya mengenai kalangan mana dan apa tujuan mereka memunculkan isu itu.
"Kesan saya isu reshuffle yang ramai diberitakan akhir-akhir ini, di-drive kepentingan orang-orang yang berharap bisa masuk menjadi menteri dalam kabinet Presiden @jokowi," kata Jokowi.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera yang kini menjabat wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Presiden Joko Widodo perlu melakukan perombakan kabinet untuk mengganti menteri yang performa kinerjanya buruk.
"Kalau Pak Jokowi ingin diingat sebagai presiden yang meninggalkan warisan atau legacy yang baik, menurut saya sih sebaiknya beliau laksanakan apa yang membuat beliau marah itu, yaitu reshuffle kabinet," kata Hidayat dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (20/8/2020).
Jokowi pernah meluapkan kekecewaannya di depan jajaran Kabinet Indonesia Maju karena dinilai performas kinerjanya tidak memuaskan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
Namun, kemarahan Jokowi dinilai belum menciptakan perubahan yang signifkan di kabinet.
Baca Juga: Dibela Ruhut: Selama Dana Influencer Bisa Dipertanggungjawabkan Kok Repot
Menurut Hidayat kalau jajaran kabinet Indonesia Maju tidak menunjukkan perbaikan, Jokowi bakal mendapatkan dampak negatif. Selain itu, rakyat Indonesia juga menjadi pihak yang paling terdampak.
"Jadi kalau begini terus yang rugi juga bukan Pak Jokowi sendiri, tapi yang rugi rakyat Indonesia," ujarnya.
Dia mengingatkan Jokowi bisa terpilih menjadi presiden karena dukungan rakyat. Oleh karena itu, kata Hidayat, Jokowi harus menggerakkan kabinet agar bekerja lebih baik untuk kepentingan rakyat dan negara.
"Harusnya kemudian beliau hadirkan kabinet yang baik, supaya masa jabatan terakhir beliau ini menjadi husnul khatimah, akan berjalan dengan baik, sebagai presiden yang sukses. Tentunya nggak mau dong kalau gagal," kata dia.
Politikus Amien Rais menyoroti sejumlah menteri yang dia dianggap tak kompeten dan tak merakyat.
"Kalau mau resuffle ya silakan, tapi jangan pilih yang begitu lagi. dan harus cepat kalau tidak ya sudah begini apa adanya," kata Amien lewat IGTV yang diunggah di akun Instagramnya.
Berita Terkait
-
Sayembara Logo Projo Ramai Antusias dari Warganet, Hasilnya di Luar Dugaan
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Setahun Pasca-Jokowi: Rakyat Curigai 'Nyawa Busuk' dan Potensi Kejahatan dalam Kebijakan Masa Lalu!
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Lolos Hukuman MKD, Uya Kuya dan Adies Kadir Baru Bisa Aktif Lagi di DPR Tergantung Ini!
-
Viral! Pasangan Pembuangan Bayi di Ciamis Dinikahkan di Kantor Polisi: Biar Bisa Rawat Anak Bersama?
-
Ditugasi Prabowo Berkantor di Papua, Gibran Tak Merasa Diasingkan: Itu Tidak Benar!
-
Sumpah SF Hariyanto: Saya Bukan Pelapor Kasus Gubernur Riau, Kami Sedang Ngopi Saat KPK Datang
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sandi 'Tujuh Batang' dan Titah 'Satu Matahari' yang Menjerat Gubernur Riau dalam OTT KPK
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Rp231 M Dibakar, Komisi III DPR: Ini Kejahatan Terencana