Suara.com - Penggunaan jasa buzzeRp oleh Pemerintahan Jokowi menuai sorotan sejumlah kalangan. Salah satunya dari Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu.
Melalui jejaring Twitter pribadinya pada Selasa (25/8/2020), M. Said Didu melayangkan komentar terkait buzzer politik tersebut.
"Semoga rezeki para buzzeRp halal sehingga tidak jadi racun untuk diri sendiri dan keluarga," tulisnya.
Komentar M. Said Didu ini menambah daftar tanggapan sederet tokoh akan keberadaan buzzeRp. Hanya saja, kali ini ia menanggapi perihal berkah tidaknya rezeki dari buzzeRp.
Hingga tulisan ini dibuat, cuitan M. Said Didu tersebut telah diretweets lebih dari 600 kali dan disukai oleh lebih dari 1.700 pengguna Twitter.
Tidak hanya itu, sejumlah warganet tampak menimpali unggahan M. Said Didu ini. Beberapa dari mereka mengganggap bahwa kucuran dana pemerintah untuk pendanaan buzzeRp kurang tepat.
"Miris juga duit rakyat dipakai beginian jika lihat dijalanan masih banyak pengemis gelandangan," ujar seorang waganet.
"Terus terang saya gak ikhlas kalau uang rakyat dimakan oleh buzzeRp," ungkap warganet lainnya.
BuzzerRp sendiri kini sedang menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh mendebatkan keberadaan buzzeRp ini dalam dunia perpolitikan.
Baca Juga: Keras! Tifatul Sembiring: Algoritma BuzzerRp Ini Memecah Belah Bangsa
M. Said Didu sendiri tercatat sudah beberapa kali mengomentari Pemerintah Jokowi terkait dengan penggunaan jasa BuzzeRp. Tidak hanya itu, M. Said Didu pun turut mengomentari keberadaan influencer yang juga mendulang pro dan kontra karena kucuran dana yang dinilai terlalu berlebihan.
Selain dari M. Said Didu, sejumlah politikus lain pun ikut bersuara. Tifatul Sembiring misalnya, melalui akun Twitternya pada Minggu (23/8/2020) ia menyebutkan bahwa buzzeRp memecah belah bangsa dan harus dihentikan.
Keras! Tifatul Sembiring: Algoritma BuzzerRp Ini Memecah Belah Bangsa
Keberadaan buzzeRp di tengah dunia perpolitikan Indonesia menuai sorotan sejumlah tokoh, salah satunya Tifatul Sembiring. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika RI tersebut menyuarakan komentar tentang keberadaan buzzerRp melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (23/8/2020).
"Algoritma buzzeRp ini memecah belah bangsa," tulis Tifatul Sembiring.
Menurutnya, buzzeRp seringkali melakukan tindak provokasi yang berlebihan. Mereka tidak jarang menghakimi orang tanpa bukti-bukti yang kuat. Selain itu, Tifatul Sembiring pun menilai buzzeRp sering mencela orang yang berbeda pandangan dengan mereka tanpa pandang bulu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!