Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan kepada jajaran menterinya untuk tidak sembarang berbicara tentang penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
Hal tersebut membuktikan kalau strategi komunikasi risiko yang dilakukan pemerintah harus dievaluasi.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengaku sangat mendukung dengan pernyataan Jokowi untuk meminta menteri lebih berhati-hati dalam berbicara penanganan pandemi. Pasalnya, hal tersebut berkaitan dengan strategi komunikasi risiko.
"Strategi komunikasi risiko yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pengendalian suatu pandemi," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Rabu (26/8/2020).
Dalam praktiknya, kata Dicky strategi komunikasi risiko yang diterapkan pemerintah saat ini belum optimal sejak adanya pandemi. Kondisi tersebut tidak berubah meskipun saat ini sudah ada sedikit perubahan dari menteri yang mulai tidak banyak berbicara soal pandemi.
Padahal menurutnya strategi komunikasi resiko itu menjadi poin yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, cara pejabat publik menyampaikan informasi kepada masyarakat pun harus lebih ditingkatkan.
"Seringkali juga dari satgasnya sendiri mengeluarkan hal yang tidak sesuai dengan teori komunukasi strategi ini," ujarnya.
"Jadi menurut saya ini harus dievaluasi bersama. Tidak hanya para menteri tapi juga satgasnya ya."
Tak Asal Ngomong
Baca Juga: Agen Usain Bolt Benarkan Kliennya Positif COVID-19
Sebelumnya, Jokowi pada Senin (24/8/2020), meminta menteri-menterinya lebih dulu berkonsultasi kepada Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, sebelum memberikan pernyataan kepada media massa.
Dengan begitu, Jokowi berharap semua menteri memunyai pernyataan seragam terkait penanganan pandemi.
"Saya minta setiap mau memberikan pernyataan urusan Covid-19, betul-betul ditanyakan lebih dulu ke Prof Wiku. Jadi, tidak ada statement berbeda-beda."
Jokowi mengklaim, proses penanganan pandemi Corona yang dilakukan pemerintah sudah berada di jalur benar.
Ia mencontohkan soal pengembangan vaksin Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
"Menurut saya, track kita sudah betul, baik, dari mencari vaksin. Negara lain belum cari vaksin, kita sudah ke sana ke sini cari vaksin," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Prabowo Lantik 11 Pejabat Baru: Ini Daftar Menteri Kabinet Merah Putih
-
Nasib Berbalik 180 Derajat: Dulu Dimusuhi, Kini Sri Mulyani Dibanjiri Simpati Karena Dicopot
-
Benarkah 'Era Jokowi' Sudah Usai? 5 Fakta Reshuffle Prabowo, Diawali Depak Sri Mulyani
-
Menteri Jokowi Didepak Prabowo: Karier Politik Budi Arie Pentolan Projo yang Terseret Kasus Judol
-
Beda Gaji Nadiem Makarim saat Jadi CEO Gojek vs Menteri Jokowi, Lebih Besar Mana?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO