Suara.com - Seorang bocah berusia lima tahun di negara bagian Uttar Pradesh, India meninggal diduga karena kelaparan. Namun pihak berwenang mengatakan bahwa ia meninggal karena sakit.
Menyadur Gulf News, Kamis (27/8/2020), bocah tersebut tinggal bersama keluarganya di desa Nagla Vidhichand di Agra. Keluarganya dilanda kemiskinan akibat sang ayah tidak dapat bekerja lantaran sakit.
"Tidak ada yang bisa dimakan di rumah ... tidak sedikit pun. Kami biasa meminta bantuan tetangga kami, atau tidur lebih awal untuk mengatasi kelaparan. Saudara laki-laki saya meninggal selama demonetisasi." ujar Pooja, salah satu anggota keluarga tersebut dikutip dari Gulf News.
Kabarnya, ketika laporan berita tentang kematian itu menjadi viral, NHRC (Komisi Hak Asasi Manusia Nasional) mengeluarkan pemberitahuan kepada pemerintah Uttar Pradesh, meminta Kepala Sekretaris untuk menyerahkan laporan terperinci dalam waktu empat minggu.
"Seorang gadis tak berdosa berusia lima tahun rupanya meninggal karena kelaparan dan penyakit, sementara sejumlah skema kesejahteraan sosial dijalankan oleh pemerintah pusat dan negara bagian," lapor NHRC.
Laporan tersebut menyebutkan bantuan dan rehabilitasi yang diberikan oleh pemerintah setempat tidak sampai kepada keluarga.
Menanggapi hal tersebut, Hakim Distrik Agra dalam video yang dibagikan di media sosial menyatakan bahwa gadis kecil tersebut meninggal karena sakit dan bukan karena kelaparan.
"Gadis berusia lima tahun telah diberi susu pada hari dia meninggal." ujar Prabbhu N Singh, Hakim Distrik Agra.
"Kami menemukan bahwa dia muntah dan diare selama enam hari. Pada hari kematiannya dia telah diberi susu dan muntah. Ibunya bekerja sebagai pekerja harian. Saat dia pulang, anaknya sudah meninggal. Keluarganya miskin tapi penyebab kematiannya adalah penyakit." jelas Prabbhu N Singh.
Baca Juga: Usir Kesepian saat Lockdown, Orang-orang di India Adopsi Anjing
Dia menambahkan bahwa petugas sudah dikirim ke desa gadis tersebut untuk menanyakan bantuan kesejahteraan sosial pemerintah mana yang tidak diterima.
Keluarga tersebut mengklaim mereka tidak memiliki makanan, atau kartu bantuan, yang diberikan kepada rumah tangga yang memenuhi syarat untuk membeli biji-bijian makanan bersubsidi dari Sistem Distribusi Publik (di bawah Undang-Undang Ketahanan Pangan Nasional).
Mereka menambahkan bahwa pasokan listrik mereka telah terputus lebih dari setahun yang lalu setelah mereka menunggak tagihan sebesar 7.000 rupee (Rp 1,3 juta).
Pemimpin Kongres Priyanka Gandhi Vadra menulis di akun Twitternya tentang insiden tersebut, menanyakan mengapa Ketua Menteri UP Yogi Adityanath dan pemerintahannya tidak memperhatikan kekhawatiran orang miskin.
Akun @IndieGourmand menulis: "Tidak ada rasa malu sama sekali dalam administrasi UP - tidak ada tanggung jawab atas kegagalan mereka dalam merawat yang kurang mampu! Semoga orang-orang dari UP akan memilih seseorang yang lebih welas asih lain kali!"
Akun @sarithnnair berkomentar: "Efek pandemi mulai menunjukkan tanda-tanda buruknya. Ingatlah untuk semua berita yang dilaporkan seperti ini, ada ribuan yang tidak dilaporkan."
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Niat Bersihkan Rumah Kosong, Warga Sleman Temukan Kerangka Manusia di Lantai Dua
-
Jakarta Diguyur Hujan dari Pagi Sampai Malam: Peta Sebaran Hujan Lengkap dari BMKG
-
Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir