Suara.com - Seorang bocah berusia lima tahun di negara bagian Uttar Pradesh, India meninggal diduga karena kelaparan. Namun pihak berwenang mengatakan bahwa ia meninggal karena sakit.
Menyadur Gulf News, Kamis (27/8/2020), bocah tersebut tinggal bersama keluarganya di desa Nagla Vidhichand di Agra. Keluarganya dilanda kemiskinan akibat sang ayah tidak dapat bekerja lantaran sakit.
"Tidak ada yang bisa dimakan di rumah ... tidak sedikit pun. Kami biasa meminta bantuan tetangga kami, atau tidur lebih awal untuk mengatasi kelaparan. Saudara laki-laki saya meninggal selama demonetisasi." ujar Pooja, salah satu anggota keluarga tersebut dikutip dari Gulf News.
Kabarnya, ketika laporan berita tentang kematian itu menjadi viral, NHRC (Komisi Hak Asasi Manusia Nasional) mengeluarkan pemberitahuan kepada pemerintah Uttar Pradesh, meminta Kepala Sekretaris untuk menyerahkan laporan terperinci dalam waktu empat minggu.
"Seorang gadis tak berdosa berusia lima tahun rupanya meninggal karena kelaparan dan penyakit, sementara sejumlah skema kesejahteraan sosial dijalankan oleh pemerintah pusat dan negara bagian," lapor NHRC.
Laporan tersebut menyebutkan bantuan dan rehabilitasi yang diberikan oleh pemerintah setempat tidak sampai kepada keluarga.
Menanggapi hal tersebut, Hakim Distrik Agra dalam video yang dibagikan di media sosial menyatakan bahwa gadis kecil tersebut meninggal karena sakit dan bukan karena kelaparan.
"Gadis berusia lima tahun telah diberi susu pada hari dia meninggal." ujar Prabbhu N Singh, Hakim Distrik Agra.
"Kami menemukan bahwa dia muntah dan diare selama enam hari. Pada hari kematiannya dia telah diberi susu dan muntah. Ibunya bekerja sebagai pekerja harian. Saat dia pulang, anaknya sudah meninggal. Keluarganya miskin tapi penyebab kematiannya adalah penyakit." jelas Prabbhu N Singh.
Baca Juga: Usir Kesepian saat Lockdown, Orang-orang di India Adopsi Anjing
Dia menambahkan bahwa petugas sudah dikirim ke desa gadis tersebut untuk menanyakan bantuan kesejahteraan sosial pemerintah mana yang tidak diterima.
Keluarga tersebut mengklaim mereka tidak memiliki makanan, atau kartu bantuan, yang diberikan kepada rumah tangga yang memenuhi syarat untuk membeli biji-bijian makanan bersubsidi dari Sistem Distribusi Publik (di bawah Undang-Undang Ketahanan Pangan Nasional).
Mereka menambahkan bahwa pasokan listrik mereka telah terputus lebih dari setahun yang lalu setelah mereka menunggak tagihan sebesar 7.000 rupee (Rp 1,3 juta).
Pemimpin Kongres Priyanka Gandhi Vadra menulis di akun Twitternya tentang insiden tersebut, menanyakan mengapa Ketua Menteri UP Yogi Adityanath dan pemerintahannya tidak memperhatikan kekhawatiran orang miskin.
Akun @IndieGourmand menulis: "Tidak ada rasa malu sama sekali dalam administrasi UP - tidak ada tanggung jawab atas kegagalan mereka dalam merawat yang kurang mampu! Semoga orang-orang dari UP akan memilih seseorang yang lebih welas asih lain kali!"
Akun @sarithnnair berkomentar: "Efek pandemi mulai menunjukkan tanda-tanda buruknya. Ingatlah untuk semua berita yang dilaporkan seperti ini, ada ribuan yang tidak dilaporkan."
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO