Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tak bisa terus menerus mengajak masyarakat bersembunyi di rumah agar menghindari Virus Corona atau Covid-19.
Jika diteruskan, nantinya malah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, masalah sosial dan juga menjadi bangsa yang tidak produktif.
Mahfud menjelaskan, pemerintah akhirnya menyadari kalau akhir dari Pandemi Covid-19 itu tidak bisa diprediksi. Sementara kehidupan masyarakat tetap harus berjalan.
"Kalau kita memilih kebijakan yang seperti itu lebih banyak bersembunyi atau mengajak masyarakat bersembunyi menghindari Covid-19, kalau itu dilakukan terus maka sebagai bangsa kita tidak produktif, ekonomi nasional macet, masalah-masalah sosial akan timbul dan itu kemudian bisa diikuti oleh masalah-masalah politik," kata Mahfud melalui rekaman suara dalam rapat koordinasi secara virtual, Kamis (27/8/2020).
Karena itu lah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kebijakan baru yakni New Normal di mana masyarakat bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi salah satu keputusan yang dibuat agar roda perekonomian dan penanggulangan virus tetap berjalan.
Mahfud menuturkan hal tersebut penting untuk dijalankan karena saat ini Indonesia tengah diambang resesi. Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk tidak kaget dengan kondisi tersebut.
Sebab, menurutnya resesi dan krisis ekonomi itu memiliki dua pengertian yang berbeda. Resesi sendiri diartikan
sebagai perhitungan matematis tentang pertumbuhan ekonomi per kuartal di dalam sebuah negara.
"Kenapa ini penting, dan di dalam kepentingan itu apa yang harus kita lakukan, saudara objektif saja, dan tidak bisa disembunyikan, kita ini sedang diambang resesi, ini yang menyebabkan kita harus bekerja keras di dalam dua cabang atau dua anak panah kebijakan pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Mahfud Md Sebut Isu Resesi Ekonomi Dimanfaatkan Jadi Alat Politik
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta