Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tak bisa terus menerus mengajak masyarakat bersembunyi di rumah agar menghindari Virus Corona atau Covid-19.
Jika diteruskan, nantinya malah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, masalah sosial dan juga menjadi bangsa yang tidak produktif.
Mahfud menjelaskan, pemerintah akhirnya menyadari kalau akhir dari Pandemi Covid-19 itu tidak bisa diprediksi. Sementara kehidupan masyarakat tetap harus berjalan.
"Kalau kita memilih kebijakan yang seperti itu lebih banyak bersembunyi atau mengajak masyarakat bersembunyi menghindari Covid-19, kalau itu dilakukan terus maka sebagai bangsa kita tidak produktif, ekonomi nasional macet, masalah-masalah sosial akan timbul dan itu kemudian bisa diikuti oleh masalah-masalah politik," kata Mahfud melalui rekaman suara dalam rapat koordinasi secara virtual, Kamis (27/8/2020).
Karena itu lah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kebijakan baru yakni New Normal di mana masyarakat bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi salah satu keputusan yang dibuat agar roda perekonomian dan penanggulangan virus tetap berjalan.
Mahfud menuturkan hal tersebut penting untuk dijalankan karena saat ini Indonesia tengah diambang resesi. Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk tidak kaget dengan kondisi tersebut.
Sebab, menurutnya resesi dan krisis ekonomi itu memiliki dua pengertian yang berbeda. Resesi sendiri diartikan
sebagai perhitungan matematis tentang pertumbuhan ekonomi per kuartal di dalam sebuah negara.
"Kenapa ini penting, dan di dalam kepentingan itu apa yang harus kita lakukan, saudara objektif saja, dan tidak bisa disembunyikan, kita ini sedang diambang resesi, ini yang menyebabkan kita harus bekerja keras di dalam dua cabang atau dua anak panah kebijakan pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Mahfud Md Sebut Isu Resesi Ekonomi Dimanfaatkan Jadi Alat Politik
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
Terkini
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!
-
Jelang Bulan Suci, Prabowo Ajak Umat Berdoa Agar Indonesia Dijauhkan dari Perpecahan
-
Bersenjata Tajam di Jam Rawan, Remaja Diamankan Patroli Gabungan di Matraman
-
Usai OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, KPK Bidik Sengketa Lahan di Kawasan Wisata
-
7 Langkah Mudah Reaktivasi PBI-JK yang Dinonaktifkan
-
Prabowo: Setiap Kali Mau Berantas Korupsi, Kelompok 'Garong' Serang Balik Pakai Kerusuhan
-
Di Istiqlal, MUI Ingatkan Perusak Lingkungan Adalah Kejahatan Besar di Mata Al-Qur'an
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta