Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tak bisa terus menerus mengajak masyarakat bersembunyi di rumah agar menghindari Virus Corona atau Covid-19.
Jika diteruskan, nantinya malah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, masalah sosial dan juga menjadi bangsa yang tidak produktif.
Mahfud menjelaskan, pemerintah akhirnya menyadari kalau akhir dari Pandemi Covid-19 itu tidak bisa diprediksi. Sementara kehidupan masyarakat tetap harus berjalan.
"Kalau kita memilih kebijakan yang seperti itu lebih banyak bersembunyi atau mengajak masyarakat bersembunyi menghindari Covid-19, kalau itu dilakukan terus maka sebagai bangsa kita tidak produktif, ekonomi nasional macet, masalah-masalah sosial akan timbul dan itu kemudian bisa diikuti oleh masalah-masalah politik," kata Mahfud melalui rekaman suara dalam rapat koordinasi secara virtual, Kamis (27/8/2020).
Karena itu lah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kebijakan baru yakni New Normal di mana masyarakat bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi salah satu keputusan yang dibuat agar roda perekonomian dan penanggulangan virus tetap berjalan.
Mahfud menuturkan hal tersebut penting untuk dijalankan karena saat ini Indonesia tengah diambang resesi. Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk tidak kaget dengan kondisi tersebut.
Sebab, menurutnya resesi dan krisis ekonomi itu memiliki dua pengertian yang berbeda. Resesi sendiri diartikan
sebagai perhitungan matematis tentang pertumbuhan ekonomi per kuartal di dalam sebuah negara.
"Kenapa ini penting, dan di dalam kepentingan itu apa yang harus kita lakukan, saudara objektif saja, dan tidak bisa disembunyikan, kita ini sedang diambang resesi, ini yang menyebabkan kita harus bekerja keras di dalam dua cabang atau dua anak panah kebijakan pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Mahfud Md Sebut Isu Resesi Ekonomi Dimanfaatkan Jadi Alat Politik
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK