Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tak bisa terus menerus mengajak masyarakat bersembunyi di rumah agar menghindari Virus Corona atau Covid-19.
Jika diteruskan, nantinya malah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, masalah sosial dan juga menjadi bangsa yang tidak produktif.
Mahfud menjelaskan, pemerintah akhirnya menyadari kalau akhir dari Pandemi Covid-19 itu tidak bisa diprediksi. Sementara kehidupan masyarakat tetap harus berjalan.
"Kalau kita memilih kebijakan yang seperti itu lebih banyak bersembunyi atau mengajak masyarakat bersembunyi menghindari Covid-19, kalau itu dilakukan terus maka sebagai bangsa kita tidak produktif, ekonomi nasional macet, masalah-masalah sosial akan timbul dan itu kemudian bisa diikuti oleh masalah-masalah politik," kata Mahfud melalui rekaman suara dalam rapat koordinasi secara virtual, Kamis (27/8/2020).
Karena itu lah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kebijakan baru yakni New Normal di mana masyarakat bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi salah satu keputusan yang dibuat agar roda perekonomian dan penanggulangan virus tetap berjalan.
Mahfud menuturkan hal tersebut penting untuk dijalankan karena saat ini Indonesia tengah diambang resesi. Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk tidak kaget dengan kondisi tersebut.
Sebab, menurutnya resesi dan krisis ekonomi itu memiliki dua pengertian yang berbeda. Resesi sendiri diartikan
sebagai perhitungan matematis tentang pertumbuhan ekonomi per kuartal di dalam sebuah negara.
"Kenapa ini penting, dan di dalam kepentingan itu apa yang harus kita lakukan, saudara objektif saja, dan tidak bisa disembunyikan, kita ini sedang diambang resesi, ini yang menyebabkan kita harus bekerja keras di dalam dua cabang atau dua anak panah kebijakan pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Mahfud Md Sebut Isu Resesi Ekonomi Dimanfaatkan Jadi Alat Politik
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
Terkini
-
Drama Berakhir di Polda: Erika Carlina Resmi Cabut Laporan terhadap DJ Panda
-
4 Kritik Tajam Dino Patti Djalal ke Menlu Sugiono: Ferrari Kemlu Terancam Mogok
-
Habiburokhman: KUHAP Baru Jadi Terobosan Konstitusional Reformasi Polri
-
Mekanisme Khusus MBG Saat Libur Nataru: Datang ke Sekolah atau Tak Dapat
-
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polda Metro Jaya Siagakan 5.044 Personel Gabungan!
-
Walhi Sumut Bongkar Jejak Korporasi di Balik Banjir Tapanuli: Bukan Sekadar Bencana Alam
-
Jelang Nataru, Kapolda Pastikan Pasukan Pengamanan Siaga Total di Stasiun Gambir
-
Tok! Palu MA Kukuhkan Vonis 14 Tahun Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat Gagal Total
-
Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun, Begini Desainnya
-
Tragedi Tol Krapyak: Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Disopiri Sopir Cadangan