Suara.com - Bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta KPU memberikan kepastian soal berapa jumlah masyarakat yang diperbolehkam menghadiri rapat umum saat kampanye dalam Pilkada 2020.
Pasalnya sejauh ini belum ada aturan pasti mengenai berapa jumlah kapasitas masyarakat yang dibolehkan hadir saat kampanye. Mulai dari awalnya hanya diperbolehkan 20 orang, kemudian 50 orang, sampai terakhir tidak terbatas asal dapat menjaga jarak dan menerapkan protokol Covid-19.
"Nanti mohon juga kepada Pak Dewa Raka Sandi (Komisioner KPU) bisa memberikan kepastian karena kamipun belum mendapatkan jumlah yang pasti karena kemarin pun di KPUD masih berubah-ubah," kata Saraswati dalam webinar Suara.com dengan tema Strategi Kampanye Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Jumat (28/8/2020).
Saraswati menyampaikan kendalanya apabila harus melangsungkan kampanye secara langsung di tengah pandemi. Di satu sisi protokol kesehatan harus tetap diterapkan, namun di sisi lain justru mendapat anggapan kurang baik dari masyarakat. Misalnya dengan mengikuti protokol Covid-19, menjaga jarak, tidak berjabat tangan di kalangan masyarakat dianggap sombong.
"Kemudian kalau kami mau membatasi dengan 20 orang juga dikatakan sombong. Dan kalau misalnya yang datang itu 100 orang apakah kami harus menolak untuk mereka tidak boleh masuk? Hal seperti ini yang memang agak sulit," ujar Saraswati.
Namun ia cukup mudah melakukan kampanye karena bisa secara daring. Mengingat mayoritas masyarakat Tangerang Selatan sudah melek teknologi dan menggunakan media sosial. Sehingga kampanye daring juga menjadi salah satu strategi paslon Muhammad-Saraswati dalam menggaet dukungan.
"Saya tentunya di Tangerang Selatan cukup beruntung ya, karena pengguna media sosial di Tangsel itu cukup tinggi. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain mungkin itu tidak bisa dilakukan dengan intensitas yang sama," tandasnya.
Berita Terkait
-
Golkar Usul Pilkada Tanpa Wakil, Kepala Daerah Bisa Tunjuk 2-3 Birokrat Senior
-
Golkar Tampung Opsi Pilkada Tanpa Wakil untuk Cegah 'Pecah Kongsi'
-
Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, Solusi Efisiensi atau Malah Berisiko?
-
Sering 'Pecah Kongsi', Haruskah Jabatan Wakil Kepala Daerah Dihapus? Ini Kata Pakar UGM
-
Tanggapi Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Ganjar Pranowo Desak DPR Segera Bentuk Pansus Pemilu
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Bejad, Oknum Guru Ngaji di Kota Serang Asusila Gadis Berusia 9 Tahun
-
Smart Stick Berbasis AI Karya Siswa Indonesia Dilirik Profesor China, Apa Keunggulannya?
-
Gamer Siap-Siap! Nintendo Switch dan Switch 2 Bakal Resmi Masuk Indonesia Desember 2026
-
Dorong Purnabakti Berwirausaha, BRI Hadirkan Kemudahan Pembiayaan Toko Mandiri Indogrosir
-
Buka Rekening BRI di Summarecon Bekasi, Nikmati Cashback Spesial BRImo!
-
200 Truk Kontainer di Tanjung Priok Diuji Emisi Demi Kejar Udara Bersih Pelabuhan
-
Andrie Yunus Alami Kecemasan Berat, KontraS Ungkap Kondisi Terkini
-
3 Juta KK Sudah Masuk Perlinsos Digital, Pemerintah Uji Sistem di 43 Daerah
-
Jepang-Rusia Memanas! Kunjungan Putin dengan Kapal Perang ke Kuril Bikin Tokyo Murka
-
Pergi Jauh, Tanah Air Tetap Jadi Rumah: Kisah Diaspora Memaknai Indonesia