Suara.com - Pemerintah Korea Utara sedang gencar mencegah virus corona masuk ke negaranya. Menyadur Chosun Ilbo pada Jumat, (28/08/2020), pemerintah Korut bahkan memberlakukan hukuman tembak di tempat.
Radio Free Asia melaporkan bahwa penjaga perbatasan diperintah untuk menembak siapa saja yang berada dalam dalam jarak 1 km dari perbatasan.
Pemerintahan Kim Jong Un tampaknya sangat takut dengan virus corona hingga menolak bantuan dari luar meski kekurangan makanan dan kehancuran akibat banjir baru-baru ini.
"Polisi di kota Hoeryong mengeluarkan pemberitahuan darurat dari Kementerian Jaminan Sosial, mengatakan mereka akan membunuh siapa pun dalam jarak 1 km dari perbatasan Korea Utara-China terlepas dari alasan mereka berada di sana," RFA mengutip sumber di Provinsi Hamgyong Utara.
Perintah itu akan berlaku di sepanjang perbatasan Korea Utara-China hingga pandemi virus corona berakhir.
Menurut sumber, polisi mengatakan pada publik bahwa musuh mencoba menyusup ke perbatasannya dengan membawa virus corona.
Perintah itu juga diberikan kepada provinsi Pyongan Utara, Jagang dan Ryanggang. Pemberitahuan dibacakan oleh pejabat di depan warga, lapor RFA.
Sementara itu, pejabat Rodong Sinmun menyerukan pada Rabu agar pembangunan beberapa fasilitas umum yang rusak akibat terjangan banjir segera diperbaiki.
Diantaranya rumah sakit umum di Pyongyang, pembangkit listrik tenaga batu bara di Provinsi Hamgyong Utara agar selesai sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Partai Pekerja.
Baca Juga: Di Tengah Pandemi Corona, Korut Bersiaga Hantaman Topan Bavi
"Musuh terbesar ... adalah kelemahan semangat dan ketergantungan pada orang lain," teriak harian itu.
Belum lama ini, Korea Utara mencabut status lockdown di kota Kaesong yang berbatasan dengan Korea Selatan setelah dikunci selama berminggu-minggu akibat virus corona.
Menyadur CTV News pada Jumat (14/08/2020), pemimpin negara tersebut, Kim Jong Un juga menolak bantuan dari luar yang melakukan kampanye anti virus agresif.
Meski begitu, Korea Utara sudah membangun kembali ribuan rumah, jalan dan jembatan yang rusak akibat hujan lebat serta banjir dalam beberapa minggu terakhir.
Berdasarkan laporan media Pyongyang, Kim Jong Un menggeser posisi Kim Jae Ryong sebagai perdana menteri dan menunjuk Kim Tok Hun sebagai pengganti.
Hal ini dilakukan setelah Kim Jong Un mengevaluasi kinerja kabinet dalam urusan ekonomi. Sebagai informasi, Korea Utara kini sedang berada di tahun terakhir rencana pembangunan nasional lima tahun yang ambisius.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Doktor Kebijakan Publik Gugat ANRI, Sebut Ijazah Jokowi Bisa Dimakan Rayap di Tangan KPU
-
Usai Didemo Ratusan Siswa, Kepsek SMAN 1 Cimarga Segera Diperiksa Polisi Terkait Kasus Kekerasan
-
Riwayat Pendidikan Dadan Hindayana, Ahli Serangga yang Kini Jadi Bos MBG
-
Nasib Kepala SMA Negeri 1 Cimarga yang Tampar Siswa karena Ketahuan Merokok Bergantung Hasil Visum
-
Bullying di SMP Grobogan Berujung Kematian, KPAI: Harus Diproses Hukum Bila Terbukti Ada Kekerasan
-
Sebut 99,9 Persen Palsu, Roy Suryo Bongkar Kejanggalan Ijazah Jokowi, Kini Buru Bukti ke KPU Solo
-
Dokter Tifa Syok Terima Ijazah Jokowi dari KPU: Tanda Tangan Rektor dan NIM Diblok Hitam
-
Nadiem Makarim Kembali ke Kejaksaan Agung Usai Operasi, Mengaku Siap Jalani Proses Hukum!
-
PSI Gelar Konsolidasi Undang DPD hingga DPW se-Indonesia di Jakarta, Ini yang Dibahas
-
Bikin Gaduh karena Hina Kiai, KPI Siap Ambil Sikap Tegas ke Trans7, Apa Sanksinya?