Suara.com - Presiden Lebanon Michel Aoun menyerukan untuk proklamasi "negara sekuler" pada pidato yang disiarkan televisi dalam rangka peringatan seratus tahun negara Lebanon.
"Saya menyerukan proklamasi Lebanon sebagai negara sekuler," kata Michel Aoun dalam pidatonya dikutip dari Barrons, Senin (31/8/2020).
Dia mengatakan negara sekuler adalah satu-satunya cara untuk melindungi dan melestarikan pluralisme dan menciptakan persatuan.
"Pemuda Lebanon menyerukan perubahan ... untuk mereka dan untuk masa depan mereka," kata presiden berusia 85 tahun tersebut.
"Saya katakan ya, waktunya telah tiba. Ada kebutuhan untuk mengembangkan, memodifikasi, mengubah sistem." sambung Michel Aoun.
Aoun berbicara sehari sebelum Lebanon menandai seratus tahun sejak otoritas mandat Prancis mendeklarasikan negara Lebanon.
Presiden Prancis Emmanuel Macron akan berkunjung ke Lebanon pada hari Senin untuk menegaskan perlunya reformasi setelah ledakan pelabuhan dahsyat yang menewaskan sedikitnya 188 orang dan melukai ribuan orang.
Aoun mengatakan dia akan menyerukan dialog kepada otoritas agama dan pemimpin politik untuk menyusun formula baru yang diterima oleh semua orang dan yang akan diwujudkan dalam amandemen konstitusi.
Sebelumnya Emmanuel Macron memperingatkan Lebanon dapat terjerumus ke dalam krisis yang lebih parah bahkan perang saudara jika dibiarkan sendirian menangani krisis politik maupun ekonomi.
Baca Juga: FBI Ikut Turun Selidiki Ledakan Besar di Beirut Lebanon
"Jika kita membiarkan Lebanon masuk ke kawasan itu dan jika kita membiarkannya di tangan kebobrokan kekuatan kawasan, itu akan menjadi perang saudara,” kata Macron dikutip Sputnik.
Emmanuel Macron juga mengungkapkan bahwa Lebanon saat ini tengah mengalami krisis identitas. Ia juga juga berusaha menekan negara-negara Timur Tengah untuk memperkenalkan reformasi.
Hassan Nasrallah, kepala Hizbullah, sekutu Gerakan Patriotik Bebas Aoun, mengatakan gerakan Syiahnya terbuka terhadap proposal Prancis untuk pakta politik baru selama ada konsensus nasional.
Aoun akan menerima perwakilan dari blok parlemen dan anggota parlemen independen pada hari Senin untuk membahas penunjukan perdana menteri baru setelah Hasan Diab mengundurkan diri pasca ledakan Beirut.
Lebanon saat ini sedang dilanda krisis baik politik maupun ekonomi, bahkan makin parah sejak terjadinya insiden ledakan dahsyat di Beirut pada Selasa (4/8/2020).
Ledakan akibat timbunakan 2.750 amonium nitrat tersebut menyebabkan ribuan warga Lebanon kehilangan tempat tinggal dan terancam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
5 Fakta Aksi Warga Tolak Party Station di Kartika One Hotel Lenteng Agung
-
Arkadia Digital Media akan Gelar Seminar Nasional Profesionalisme Penegakan Hukum dan Iklim Usaha
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak