Suara.com - PT Pertaminan (Persero) dikabarkan akan menghentikan penjualan bahan bakar jenis Premium dan Pertalite. Kabar tersebut kini tengah viral dan menjadi perbincangan publik.
Sejumlah tokoh ikut buka suara atas informasi yang kadung menyebar ini, salah satunya M. Said Didu.
Melalui akun Twitter pribadi miliknya pada Selasa (1/9/2020), Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini menuliskan tanggapannya terkait wacana penghapusan Premium dan Pertalite yang sedang banyak beredar.
Menurut M. Said Didu, ide Pertamina untuk tidak lagi menjual BBM jenis Premium dan Pertalite merupakan langkah untuk menutup kilang minyak pertamina dan menjadi pedagang BBM dari Luar Negeri.
"Ide Dirut @pertamina untuk tidak lagi menjual BBM Premium dan Petralite adalah jalan pintas untuk menutup kilang milik pertamina dan murni menjadi pedagang BBM dari LN," tulis Said Didu.
Said Didu juga menambahkan bahwa sebaiknya pihak-pihak terkait jangan menambah rusak BUMN, sebab yang nantinya paling dirugikan adalah rakyat.
"Jika tidak bisa memperbaiki BUMN - minimal jangan dirusak karena rakyat yang jadi korban," imbuhnya.
Kabar rencana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite sendiri tersiar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) pada Senin (31/8/2020).
Hingga tulisan ini dibuat, unggahan Said Didu telah diretweets lebih dari 170 kali dan disukai oleh lebih dari 540 pengguna Twitter.
Baca Juga: Pertamina Beri Diskon, Harga Pertalite Turun Sebesar Rp 1.200
Tidak hanya itu, warganet pun ikut mengomentari respons Said Didu atas kabar ide dihapuskannya Premium dan Pertalite ini.
Sejumlah warganet tidak setuju dengan dihapuskannya Premium dan Pertalite ini. Pasalnya, menurut mereka tidak semua rakyat Indonesia mampu membeli Pertamax yang harganya relatif lebih tinggi.
"Tidak semua masyarakat mampu pertamax," ujar salah satu warganet Twitter.
"Paling gak Premium dibatasi hanya untuk motor saja," timpal @ucupsupri
Namun, sejumlah warganet lain pun menyatakan opini bahwa dihapuskannya Premium dan Pertalite tidak akan membebani rakyat jika pemerintah menurunkan harga Pertamax dan menjamin pemerataannya.
"Menurut gue rakyat rakyat gak akan jadi korban apabila pertamina menurunkan harga Pertamax setara dengan Premium (seperti usulan Mulan Jameela) dan Pertamina harus bisa memenuhi pasokan di setiap daerah," ujar @rapapapaa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
TelkomGroup Fokus Lakukan Pemulihan Layanan Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumatra Utara - Aceh
-
Provinsi Maluku Mampu Jaga Angka Inflasi Tetap Terkendali, Mendagri Berikan Apresiasi
-
KPK Beberkan 12 Dosa Ira Puspadewi di Kasus ASDP, Meski Dapat Rehabilitasi Prabowo
-
86 Korban Ledakan SMAN 72 Dapat Perlindungan LPSK, Namun Restitusi Tak Berlaku bagi Pelaku Anak
-
Siapa Vara Dwikhandini? Wanita yang Disebut 24 Kali Check In dengan Arya Daru Sebelum Tewas
-
Prarekonstruksi Ungkap Aksi Keji Ayah Tiri Bunuh Alvaro: Dibekap Handuk, Dibuang di Tumpukan Sampah
-
Eks MenpanRB Bongkar Praktik Titipan CPNS Masa Lalu: Banyak, Kebanyakan dari Kalangan Kepala Daerah
-
Banjir Kepung Sumatera, DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Rombakan Besar Prolegnas 2026: RUU Danantara dan Kejaksaan Dihapus, RUU Penyadapan Masuk Radar Utama
-
DPR Soroti Rentetan Bencana di Sumatera, Desak Pemda Tindak Tegas Alih Fungsi Lahan