Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk menyewa jasa influencer dalam membantu mempengaruhi opini publik. Penggunaan influencer menjadi perdebatan penting karena sejatinya setiap instansi pemerintah sudah punya public relation -- Presiden punya juru bicara -- yang perannya sama.
Bagaimana dengan era Presiden Soeharto dalam mengelola tim komunikasi publik.
Kalau era pemerintahan Soeharto belum ada yang namanya influencer lantaran masa itu belum ada platform sosial media seperti periode Jokowi. Tapi juru bicara pemerintah kala itu dipegang oleh Menteri Sekretaris Negara Moerdiono.
Sementara kalau zaman Jokowi, ada Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Presiden. "Saya bingung tupoksinya bagaimana (zaman Jokowi)," kata analis politik dari Political Public Policy Studies Jerry Massie kepada Suara.com, Senin (7/9/2020).
Era Soeharto, Moerdiono jika menyampaikan pesan pemerintah kepada publik sangat berhati-hati.
"Tetapi era "zaman now" atau milenial semua bisa bicara kendati bukan bidang dia," kata Jerry Massie.
Begitu juga dengan job discriptionnya, era Jokowi dinilai Jerry Massie paling amburadul dan kacau karena tidak teratur. Zaman Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Jerry Massie, masih lumayan bagus jika dibandingkan pemerintahan setelahnya.
"Tapi sekarang. Harusnya yang banyak bicara jubir Presiden, tapi banyak di-take over KSP," kata Jerry Massie.
Menjadi juru bicara Presiden dituntut untuk pintar dan tahu cara menerjemahkan bahasa Presiden. Juru bicara harus menguasai bahasa tutur sampai bahasa asing dan mengerti soft skill and hard skill serta memahami fungsi public relation.
Baca Juga: BuzzerRp dan Sejarah Propaganda Ala Rusia Jelang Pilpres 2019
"Tapi saya lihat saat ini humas kita lemah. Tapi saya condong ke jubir saja. Humas itu tupoksinya lain. Bagian humas tugasnya : fact finding, planning, communications, dan evaluation," kata Jerry Massie.
Tantangan komunikasinya beda
Zaman Soeharto dan Jokowi memiliki tantangan komunikasi yang berbeda. Era sekarang, pemerintah harus berhadapan dengan hoax dan juga kelompok radikal.
Menurut Jerry, bagian public relation zaman Soeharto dan sekarang juga berbeda.
Saat ini, kata Jerry Massie, pentingnya peran jubir, bahkan tim komunikasi Jokowi, memahami kebutuhan publik. Menurut dia sebenarnya tidak perlu istilah influencer.
"Nah influncer kerap berubah jadi "buzzer" ini kan bukan membantu kinerja pemerintah, tapi sebaliknya," kata Jerry Massie.
Berita Terkait
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
Logika Sesat dan Penyangkalan Sejarah: Saat Kebenaran Diukur dari Selembar Kertas
-
PT Minas Pagai Lumber Punya Kaitan Sosok Haji Juragan Kayu, Siapa Pemiliknya?
-
Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
-
Aksi Jual Asing Warnai IHSG, Duo Saham Milik Keluarga Cendana Ambruk
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
Terkini
-
Roy Suryo Makin Yakin 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu Usai Lihat Langsung: Pegang Saja Tidak Boleh!
-
Pakar UGM: Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Harus Dibangun di Zona Aman
-
Bayar Mahal Setara Gaji Bulanan, Penggemar Lionel Messi Mengamuk di Stadion Salt Lake India
-
Bersenjata Tajam hingga Alat Setrum, 15 WNA China Serang TNI di Kawasan Tambang Emas Ketapang
-
UMP 2026 Diumumkan Hari Ini? Menaker Kasih Bocoran:Insya Allah Menggembirakan
-
Prabowo Mau Menhut Tak Ragu Cabut Izin Pemanfaatan Hutan, Butuh Bantuan Minta ke TNI-Polri
-
Nadiem Makarim Dirawat di RS Saat Sidang Perdana, Apa Keputusan Hakim?
-
BGN Minta Kepala SPPG Awasi Ketat Proses Memasak dan Distribusi MBG
-
Tangkal Hoaks, Polda Metro Jaya dan FWP Gelar Uji Kompetensi Wartawan
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru