Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk menyewa jasa influencer dalam membantu mempengaruhi opini publik. Penggunaan influencer menjadi perdebatan penting karena sejatinya setiap instansi pemerintah sudah punya public relation -- Presiden punya juru bicara -- yang perannya sama.
Bagaimana dengan era Presiden Soeharto dalam mengelola tim komunikasi publik.
Kalau era pemerintahan Soeharto belum ada yang namanya influencer lantaran masa itu belum ada platform sosial media seperti periode Jokowi. Tapi juru bicara pemerintah kala itu dipegang oleh Menteri Sekretaris Negara Moerdiono.
Sementara kalau zaman Jokowi, ada Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Presiden. "Saya bingung tupoksinya bagaimana (zaman Jokowi)," kata analis politik dari Political Public Policy Studies Jerry Massie kepada Suara.com, Senin (7/9/2020).
Era Soeharto, Moerdiono jika menyampaikan pesan pemerintah kepada publik sangat berhati-hati.
"Tetapi era "zaman now" atau milenial semua bisa bicara kendati bukan bidang dia," kata Jerry Massie.
Begitu juga dengan job discriptionnya, era Jokowi dinilai Jerry Massie paling amburadul dan kacau karena tidak teratur. Zaman Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Jerry Massie, masih lumayan bagus jika dibandingkan pemerintahan setelahnya.
"Tapi sekarang. Harusnya yang banyak bicara jubir Presiden, tapi banyak di-take over KSP," kata Jerry Massie.
Menjadi juru bicara Presiden dituntut untuk pintar dan tahu cara menerjemahkan bahasa Presiden. Juru bicara harus menguasai bahasa tutur sampai bahasa asing dan mengerti soft skill and hard skill serta memahami fungsi public relation.
Baca Juga: BuzzerRp dan Sejarah Propaganda Ala Rusia Jelang Pilpres 2019
"Tapi saya lihat saat ini humas kita lemah. Tapi saya condong ke jubir saja. Humas itu tupoksinya lain. Bagian humas tugasnya : fact finding, planning, communications, dan evaluation," kata Jerry Massie.
Tantangan komunikasinya beda
Zaman Soeharto dan Jokowi memiliki tantangan komunikasi yang berbeda. Era sekarang, pemerintah harus berhadapan dengan hoax dan juga kelompok radikal.
Menurut Jerry, bagian public relation zaman Soeharto dan sekarang juga berbeda.
Saat ini, kata Jerry Massie, pentingnya peran jubir, bahkan tim komunikasi Jokowi, memahami kebutuhan publik. Menurut dia sebenarnya tidak perlu istilah influencer.
"Nah influncer kerap berubah jadi "buzzer" ini kan bukan membantu kinerja pemerintah, tapi sebaliknya," kata Jerry Massie.
Berita Terkait
-
Dilema Moral Gelar Pahlawan Soeharto, Bagaimana Nasib Korban HAM Orde Baru?
-
Ribka Tjiptaning PDIP: Soeharto 'Pembunuh Jutaan Rakyat' Tak Pantas Jadi Pahlawan!
-
'Logikanya dari Mana?' DPR Pertanyakan Nasib Aktivis '98 Jika Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
-
Membangun Proyeksi Demokrasi Indonesia, Mungkinkah?
-
Fraksi NasDem DPR Dukung Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Lihat Perannya Dalam Membangun
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
Belum Kepikiran Banding, Jaksa Pasrah Hakim Vonis Ringan Nikita Mirzani?
-
Kejinya Sejoli di Karawang Pembunuh Bayi: Mulut Ditutup Lakban, Dibuang Pakai Tas Ransel
-
DPD RI Gelar DPD Award 2025 Perdana, Angkat Kiprah Pahlawan Daerah ke Panggung Nasional
-
Rampas Motor Emak-emak saat Bonceng Anak, Polisi Buru Komplotan Debt Colletor di Pulogadung
-
DPR Dukung Penyelidikan Korupsi Whoosh: Tidak Boleh Tebang Pilih!
-
Biar Tetap Eksis di Dunia Pendidikan, Begini Tantangan Pesantren Gembleng Para Santri
-
Modal Senjata Mainan, Pelaku Curanmor di Cengkareng Tewas Usai Diamuk Warga
-
Prabowo Minta Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, Mendikdasmen Hingga Sejarawan Bereaksi
-
Pihak BGN Tegaskan Uang Rp5 Juta untuk Orang yang Bikin Konten Positif MBG Cuma Guyon
-
5 Fakta Korupsi Eks Bupati Sleman Sri Purnomo, Pengadilan Ungkap Alasan Penahanan