Ia pun menilai Anies tidak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.
"Kami fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," kata August.
Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Hasan Basri juga kecewa dengan Anies karena hasil reses DPRD selama satu tahun menjabat tidak ada yang direalisasikan. Ia merasa aspirasi rakyat menjadi sia-sia karena seharusnya Anies selaku pimpinan eksekutif mengakomodirnya.
"Sudah tiga kali reses tidak pernah diakomodir oleh pimpinan eksekutif," tutur Hasan.
Ketua fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco juga mengungkapkan hal yang sama. Ia lantas meminta Anies memberikan laporan atas pengerjaan hasil reses yang dikumpulkan anggota dewan.
"Melalui forum ini mohon pimpinan dewan bisa meminta kejelasan dan keputusan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai komitmennya dalam melaksanakan aspirasi rakyat. Ini hak dewan," tegas Baco.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyatakan menolak P2APBD 2019 dari Anies. Ia mengaku kecewa karena hasil reses tidak dikerjakan oleh Anies dan anak buahnya.
"Buat apa kami jadi dewan kalau jalanan rusak, air bersih saja tidak bisa kita berikan ke konstituen kita," tuturnya.
Baca Juga: Lahan untuk Makam Jenazah Corona Menipis, Anies: Jangan Spekulasi Dulu
Tag
Berita Terkait
-
Tolak Laporan APBD Anies, PAN: Masih Banyak Warga Mencuci Pakai Air Kali
-
Lahan untuk Makam Jenazah Corona Menipis, Anies: Jangan Spekulasi Dulu
-
Anies Tinggali Masker Kain Sejak Anak Buah Kena Corona: Suara jadi Melempem
-
CEK FAKTA: Benarkah Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan Mulai 7 September 2020?
-
Anggota DPRD ke Anies: Kami Bukan Cuma Kunker, Mohon Saudara Hargai Kami
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal