Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah melakukan langkah extra ordinary dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian.
Hal ini dikatakan Jokowi saat sambutan Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Istana Negara, Selasa (8/9/2020).
"Kita tahu pandemi Covid 19 telah memaksa pemerintah dari pusat sampai daerah termasuk TNI Polri dan BUMN untuk melakukan langkah-langkah extra ordinary dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian," ujar Jokowi.
Pemerintah kata Jokowi harus bergerak sangat cepat mengevakuasi WNI dari wilayah pandemi dan pemerintah harus mempersiapkan rumah sakit-rumah isolasi alat-alat kesehatan dan obat-obatan dalam waktu yang sangat singkat.
Selain itu, Jokowi menuturkan langkah extra ordinary yang dilakukan pemerintah, yakni menggerakkan seluruh aparat untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menaati dan mengikuti protokol kesehatan.
"Semua itu harus dilakukan secara extra ordinary cara yang tidak seperti biasanya, cara yang tidak standar semua harus dilakukan dengan cara yang cepat dengan prosedur yang sederhana yang shortcut. Semua ini demi keselamatan masyarakat. Keselamatan masyarakat lebih utama daripada prosedur yang berbelit-belit yang kita buat sendiri, yang memang sudah waktunya harus kita rombak," ucap Jokowi.
Lanjut Jokowi, extra ordinary yang dilakukan pemerintah di bidang perekonomian yakni memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok, bantuan sosial berupa uang tunai.
Hal tersebut harus dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat yang tiba-tiba menganggur dan tidak memiliki penghasilan.
"Bansos berupa kebutuhan pokok, bantuan sosial berupa uang tunai harus dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat yang tiba-tiba tidak berpenghasilan," kata Jokowi.
Baca Juga: Pesan Jokowi Kepada BPK di Tengah Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi
Kemudian bansos berupa UMKM, subsidi gaji hingga restrukturisasi kredit kata Jokowi diberikan pemerintah agar kondisi perekonomian tidak semakin terpuruk.
"Bantuan untuk UMKM subsidi gaji dan restrukturisasi kredit juga harus dilakukan secara cepat, semua ini dilakukan agar kondisi perekonomian tidak semakin terpuruk dan kegiatan perekonomian masyarakat masih bisa berjalan," ucap dia.
Tag
Berita Terkait
-
Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!
-
Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kubu Roy Suryo Bantah Keras Isu Dana Rp5 M dari JK: Satu Rupiah Pun Tidak Pernah!
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
Terpopuler
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
Isu Fusi NasDem-Gerindra Mencuat, Saan Mustopa: Sebagai Ide tentu Dipertimbangkan, Itu Hal Biasa
-
Donald Trump: Saya Tidak Mau Paus Mengkritik Presiden Amerika Serikat
-
Aksi Foto Arteria Dahlan di Tikungan Sintinjau Lauik Disorot, Polda Sumbar: Antrean Hanya 1 Menit
-
Klaim Donald Trump: Sejumlah Negara di Kawasan Teluk Persia Bantu AS Blokade Selat Hormuz
-
Panas Sengketa Lahan di Menteng, Temasra Jaya Somasi Mabes TNI, Ancam Lapor ke Puspom
-
Lampu Hijau RUU BPIP: Surpres Sudah Terbit, Kapan Mulai Dibahas?
-
3 Cara AS Blokade Selat Hormuz, Nomor 2 Bisa Picu Rusia dan China Ikut Perang Terbuka
-
Rakitan Rasa Pabrik! Ki Bedil Maestro Senpi Ilegal Ternyata Jebolan Cipacing
-
Respons Seskab Teddy, Arifki Sebut Fenomena Inflasi Pengamat Jadi Cermin Oposisi Mandul
-
Alasan Tak Terduga Inggris Ogah Ikut Gerbong Trump Blokade Selat Hormuz