Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung meyakini Menkopolhukam Mahfud MD bisa bergabung dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Bahkan, kata Rocky, Mahfud bisa menjadi deklarator bersama eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Namun, hal tersebut diyakini Rocky Gerung bisa terjadi andaikan Mahfud berada di luar pemerintahan, tidak seperti posisinya sekarang ini.
Sebab, kata Rocky, dalam kesempatan itu, dia menilai bahwa Mahfud memiliki pola pikir yang sebenarnya sejalan dengan KAMI, yakni bersifat intelektual dan visioner.
“Sebetulnya kalau Pak Mahfud tidak berada di Istana, dia pasti jadi deklarator KAMI,” ujar Rocky Gerung seperti dikutip Hops.id--jaringan Suara.com--dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (8/9/2020).
Rocky Gerung melanjutkan, “Karena Beliau bisa diskursus KAMI, bisa diskursus dia."
"Kan Pak Mahfud itu hidupnya dikelilingi oleh para oportunisme, pragmatis, bajingan, kutu loncat, tukang tipu,” kata Rocky.
Namun tentu tidak demikian kondisinya dengan saat ini. Di mana Mahfud sendiri saat ini masuk ke dalam lingkungan pembantu Istana.
Singgung istilah lawas Mahfud MD
Rocky Gerung menyinggung istilah yang sempat dipakai oleh Mahfud MD pada 2012 lalu dan belakangan ramai dibahas.
Baca Juga: Nepotisme Tak Bisa Dilarang, Natalius Suruh Mahfud Jumpa Jimly Cari Nasihat
Dalam status di media sosialnya kala itu, Mahfud MD pernah mengatakan jika ‘malaikat bisa menjadi iblis ketika sudah masuk ke dalam kekuasaan’.
Di satu sisi, Mahfud MD sendiri, kata Rocky Gerung kini sudah berada di dalam lingkaran kekuasaan.
Terkait hal ini, Rocky yang mengaku bersahabat dan acap melakukan diskusi dengan Mahfud ini menyatakan kalau dia tengah dilanda kegalauan, lantaran masuk ke dalam gerombolan tak elok.
Rocky Gerung juga menilai ada kerinduan dari seorang Mahfud MD untuk kembali menggunakan pemikiran intelektualnya.
Bukan seperti saat ini yang justru tidak terlibat dalam pemikiran-pemikiran oportunisme yang hanya mengedepankan tujuan tertentu atau golongan.
“Jadi dia mungkin ada kangennya juga untuk bergabung dengan pikiran-pikiran intelektual yang tidak terbebani oleh pragmatisme yang berupaya untuk menghindari oportunisme,” kata dia.
Berita Terkait
-
Nepotisme Tak Bisa Dilarang, Natalius Suruh Mahfud Jumpa Jimly Cari Nasihat
-
Web Series Karya Tompi 'Paras Cantik Indonesia' Tayang Petang Ini
-
Kenang Abdul Malik Fadjar, Mahfud MD Ceritakan Momen Bercanda di Warung
-
Mahfud MD Sebut Tak Ada Hukum yang Halangi Nepotisme, Natalius: Bahaya!
-
Eks Mendiknas Abdul Malik Fadjar Meninggal, Mahfud: Semoga Husnul Khotimah
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
-
Harga Pangan Nasional Kompak Turun Usai Natal, Cabai hingga Bawang Merah Merosot Tajam
Terkini
-
Terungkap Motif Teror Bom 10 SMA Depok, Pelaku Kecewa Lamaran Ditolak Calon Mertua
-
Heboh 'Dilantik' di Kemenhan, Terungkap Jabatan Asli Ayu Aulia: Ini Faktanya
-
PP Dinilai Sebagai Dukungan Strategis Atas Perpol 10/2025: Bukan Sekedar Fomalitas Administratif
-
Sikapi Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Legislator DPR: Tekankan Pendekatan Sosial dan Kemanusiaan
-
Geng Motor Teror Warga Siskamling di Pulogadung: Siram Air Keras, Aspal Sampai Berasap
-
Sakit Hati Lamaran Ditolak, Mahasiswa IT Peneror Bom 10 Sekolah di Depok Pakai Nama Mantan Diciduk
-
UMP 2026 Dinilai Tak Layak, Pemprov DKI Susun Strategi Redam Gejolak Buruh
-
KPK Hentikan Kasus Korupsi Nikel Rp2,7 T Konawe Utara, Padahal Sudah Ada Tersangka
-
Ketika Guru Ikut Menertawakan Disabilitas: Apa yang Salah dalam Pendidikan Kita?
-
Diprotes Buruh, Pemprov DKI Pertahankan UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta