Pengamat Politik Kritik Paslon Pilkada yang Tak Taat Protokol Kesehatan

“Saya kira, tidak perlu menutup diri untuk membuat opsi. Kalau memang situasinya tidak terkendali, kita semua berkepentingan agar Pilkada ini tidak tertunda. Kita semua harus punya komitmen yang kuat bahwa protokol Covid-19 itu benar dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini,” kata Ray.

Sementara itu, Alwan mengatakan, sangat perlu bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang menyatakan paslon akan didiskualifikasi apabila tidak taat mengikuti protokol kesehatan dalam proses tahapan Pilkada.

“Saya berharap, penting untuk mengeluarkan satu peraturan atau kemudian semacam Perpu atau semacam sebuah peraturan yang emergency, bahwa ada diskualifikasi bagi pasangan calon yang tetap tidak melakukan protokol kesehatan, didiskualifikasi saja, sehingga ada efek jera,” ujarnya.

Di balik semua itu, ada banyak kisah sukses dan juga gagal dalam penyelenggaraan Pemilu di seluruh dunia saat ini. Arif tetap optimistis, asalkan ada kerja sama yang baik dari semua pihak, sehingga Indonesia tidak akan termasuk dalam daftar negara gagal menyelenggarakan Pemilu di tengah pandemi Covid-19.

“KPU dan para penyelenggara Pilkada menghadapi pertaruhan besar, tidak hanya kredibilitas penyelenggara, tidak hanya menyangkut bakal calon tetapi juga nama baik Indonesia yang dipertaruhkan,” terangnya.

Oleh karena itu, setidaknya ada dua hal yang harus direfleksikan menurut Erik terkait hal yang terjadi pada tahapan pendaftaran. Pertama, komitmen terhadap keselamatan warga, dan kedua, komitmen terhadap demokrasi.

“Kasus yang terjadi kemarin tidak menurunkan atau bahkan menghilangkan komitmen kepada dua hal itu. Jangan kemudian suasana ini membuat saling tuding dan saling menyalahkan," ujarnya.