Suara.com - Keputusan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar secara total seperti pada masa awal pandemi Covid-19, menjadi sasaran empuk bagi lawan politik untuk mengkritik langkah yang telah diambil pemerintah provinsi.
PSBB total rencananya mulai berlaku pada 14 September 2020 dan belum diketahui kapan berakhirnya karena Anies tidak menerangkan hal itu dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9/2020), malam. Anies memutuskan itu demi menyelamatkan warganya karena keadaan Jakarta belakangan ini semakin mengkhawatirkan.
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyayangkan sikap pemerintah Jakarta sebelum keputusan tersebut disampaikan ke publik. Sebelumnya, pemerintah provinsi dinilai tidak tegas menertibkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
"Prihatin melihat Jakarta yang makin terpuruk disemua lini. Covid melesat, ekonomi, sosial dan budaya terpuruk. Hanya indeks demokrasi dan politik yang terjaga. Tapi justru itulah salah satu penyebab Covid melesat. Demo, deklarasi semua kerumunan politik diijinkan saat Covid meningkat," kata Ferdinand.
Ferdinand kembali menyinggung kembali sikap elite Jakarta yang dinilainya "sok pintar," misalnya ada klaim kota paling siap hadapi Covid-19, efek kejut antrian angkuran umum, bersyukur temukan positif Covid-19, ijinkan demo dan kerumunan politik, berlakukan sistem ganjil genap.
"Sekarang tarik rem darurat. Andai dari dulu bapak tidak sok pintar sendirian, Jakarta tak begini pak gub," kata Ferdinand.
Agar keadaan tak semakin parah, Ferdinand meminta kepada elite Jakarta untuk betul-betul tegas menegakkan aturan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Pak gub, sekarang lakukan kampanye wajib masker besar-besaran dengan sanksi tegas keras. Gubernur turun langsung memimpin sosialisasi dan razia sekaligus, tunjukkan bahwa masker ini sangat mutlak ketika warga beraktivitas di luar rumah. Larang semua kegiatan kerumunan tanpa pilih kasih!!" kata dia.
Menurut Ferdinand mestinya pemerintah Jakarta fokus menekank penularan Covid-19 dan menumbuhkan perekonomian dengan tidak mengijinkan semua kegiatan non ekonomi seperti demonstrasi, kerumunan politik, ramai-ramai acara pesta.
Baca Juga: Virolog Optimis Vaksin Tetap Efektif Meski Ada Mutasi Virus Corona
Ferdinand mengatakan semua itu untuk menunjukkan kesalahan pemerintah Jakarta karena dinilai melakukan hal yang bertolak belakang dengan upaya menekan kasus Covid-19. "Sehingga semua jadi retorika belaka," kata dia.
"Kasihan lagi para pengusaha dan pekerja di Jakarta. Mereka kembali akan tinggal di rumah, padahal ekonomi baru menggeliat. Mestinya fokus awasi kegiatan ekonomi supaya tidak jadi cluster Covid dan menolak semua ijin kegiatan non ekonomi yang menghimpun massa. Jadi Gub harus tahu mana prioritas," katanya.
Tarik Rem Darurat
Anies menarik rem darurat. Dia menekankan keadaan sekarang sudah mengkhawatirkan. Keputusan kembali ke PSBB total merupakan langkah untuk menyelamatkan warga Jakarta.
Jika keputusan tidak diambil, Anies khawatir kapasitas tempat tidur dan ruang rawat rumah sakit khusus penanganan Covid-19 tak mampu menampung pasien lagi.
Jakarta memang mempunyai fasilitas kesehatan yang besar dengan 67 rumah sakit rujukan, jumlah dokter yang lebih banyak dibanding rata-rata rumah sakit di daerah lain, namun saat ini sudah melebihi ambang batas kerawanan sebesar 80 persen dari ketersediaan.
Berita Terkait
-
Pemprov Jakarta Siagakan 1.200 Pompa Hadapi Ancaman Hujan Ekstrem Dua Hari ke Depan
-
Momen Prabowo Sebut Nama Anies di Munas PKS, Ungkit Skor 11 dari 100: Dia yang Bantu Gue Menang!
-
Indonesia Nomor 2 Dunia Kasus TBC, Menko PMK Minta Daerah Bertindak Seperti Pandemi!
-
Waspada! 2 Ruas Jalan di Jakarta Barat Terendam: Ketinggian Air Capai...
-
Kanal Banjir Barat Disulap Jadi Ruang Wisata, Pemprov DKI Targetkan Rampung 2026
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
-
Menkeu Purbaya Punya Utang Rp55 Triliun, Janji Lunas Oktober
Terkini
-
Udang Beku Radioaktif di Cikande: Zulhas Klaim Tak Ganggu Ekspor Nasional
-
Sebelum 'Adu Geber' di Sirkuit Mandalika, Marc Marquez Merapat ke Istana
-
Bukan Sekadar Sitaan Biasa: Alasan KPK 'Selamatkan' Mercy Warisan BJ Habibie
-
Uang Cicilan Rp 1,3 Miliar Disita KPK, Mercy BJ Habibie Batal Jadi Milik Ridwan Kamil
-
Disentil Buruh karena Lambat, DPR Janji Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Secara Terbuka
-
Pimpinan DPR RI Terima Draf RUU Ketenagakerjaan dari Koalisi Serikat Buruh
-
Fokus Infrastruktur, Pemprov Jateng Terus Kebut Perbaikan Jalan pada 2025
-
Cukai Rokok 2026 Tidak Naik, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Mau Industri Kita Mati
-
Gibran Belajar Makan Empek-empek, Dokter Tifa Meledek: Pejabat Jadi Babu dan Babysitter ABK?
-
Mobil Mercy Antik B.J. Habibie Seret Ridwan Kamil ke Pusaran Korupsi, KPK Pastikan Panggil RK