Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul ikut menanggapi riuhnya perdebatan publik soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani pandemi Covid-19.
Anies Baswedan telah mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai pertengahan September ini dengan alasan semakin naiknya angka positif Covid-19 di Jakarta.
Akan tetapi, Ruhut yang pernah juga menjadi kader Partai Demokrat ini berseberangan dengan kebijakan PSBB yang diambil Anies.
Lewat akun Twitternya @ruhutsitompul yang memiliki 2,1 juta pengikut, ia mengunggah sebuah video yang berisi tentang kritikan terhadap Anies.
"Makin sadis saja penilaian terhadap Anies Baswedan Gubernur DKI, masih ada yang menjagokan do’i Capres RI 2024 hahaha, Belanda masih jauh," kata Ruhut menjelaskan video unggahannya, Minggu (13/09/2020).
Dalam video tersebut, terlihat seorang perempuan sedang menggebu-gebu mengkritisi kebijakan Anies Baswedan.
Ia menyajikan sejumlah artikel berita yang menunjukkan kalau Anies Baswedan salah dalam mengambil berbagai keputusan.
"Jakarta mau PSBB lagi, sebelumnya Anies sudah pinjam anggaran 12,5 triliun sama pusat, kemudian pinjem lagi 4 triliun untuk 2020, 8 triliun untuk 2021, dan nagih sama pusat 5,1 triliun," kata perempuan dalam video itu.
Menurutnya, dana-dana yang dipinjam Anies tersebut harus berani dipertanggungjawabkan kepada rakyat khususnya kepada para pendukungnya.
Baca Juga: Beri Sanksi Pelanggar PSBB, Anies: Satpol PP Jangan Mudah Dibujuk Rupiah
"Jangan melakukan pembodohan kepada masyarakat seperti apa yang dilakukan di era Soeharto," imbuhnya.
Tidak hanya itu, ia menuding Anies Baswedan mengambil kebijakan PSBB bukan untuk mengurangi Covid-19 melainkan untuk membuat dana 12,5 T tadi tidak ditagih oleh pemerintah pusat.
Terkait dengan bansos yang akan dibagikan Anies dalam PSBB, perempuan itu pun menanyakan kejujuran Anies Baswedan.
"PSBB sebelumnya emang bansos sudah dibagi-bagi?" tanya dia.
Hingga artikel ini diturunkan, unggahan Ruhut Sitompul tersebut telah dibanjiri oleh ratusan warganet yang terpancing untuk berkomentar.
"Salam pak, kita ada KPK/ kejaksaan/kepolisian yang bisa menelusuri itu jika cukup bukti akan lebih yuridis ahli hukum yang bicara bukan di medsos bikin gaduh dan opini akhirnya seperti jualan apem yang gak laku bahkan lalat aja gak suka !! Tegak kan hukum dengan benar!!" kata @Firdaus***
Tag
Berita Terkait
-
Pandji Pragiwaksono Ungkap Alasan Anies Baswedan Tak Dibahas di Mens Rea
-
Ruhut Sitompul Sentil Pelapor Pandji Pragiwaksono: Gagal Total dan Bikin Malu
-
Anies Desak Banjir Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
Pesan Anies Baswedan untuk Relawan Muda: Demokrasi Tumbuh dari Warga yang Mau Turun Tangan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu