Suara.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin meminta publik tidak perlu menaruh curiga atas penundaan sidang etik oleh Dewan Pengawas terhadap Ketua KPK Firli Bahuri.
Menurut Azis, ketimbang berprasangka dan memberi dugaan, sebaiknya publik dapat melihat dan menunggu apa yang nantinya terjadi. Mengingat saat ini proses kasus dugaan pelanggaran etik Filri masih berlangsung.
"Semua pihak hormati saja proses yang sudah berjalan. Enggak usah kita melakukan hal-hal lain, kita tunggu saja prosesnya seperti apa. Tunggu saja makanya hasilnya seperti apa. Berpikir positif saja," ujar Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).
Sebelumnya, KPK melalui Plt Juru Bicara Ali Fikri mengatakan alasan penundaan sidang etik lantaran Majelis Sidang Etik yang menyidangkan Firli diketahui melajukan interaksi atau kontak langsung dengan pegawai KPK yang positif corona.
Maka itu, KPK meminta Dewas KPK bersama seluruh jajarannya untuk melakukan tes Swab yang diselenggarakan hari ini.
"Yang sudah akan swab diutamakan anggota majelis etik. Karena kemarin kan terus berinteraksi dengan pegawai itu. Pak THP (Tumpak), bu AH (Albertina) dan pak SH (Syamsuddin)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2020).
Ali menambahkan, tes swab juga dilakukan kepada seluruh jajaran yang bertugas di Dewas KPK.
"Ya, semua pegawai di sekretariat dewas (ikut tes swab)," ujar Ali
Rencananya Dewas KPK akan menggelar sidang putusan terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri hari ini.
Baca Juga: Rencana Preman akan Disiplinkan Warga, Habib Aboebakar Harap Tak Terjadi
Namun, sidang yang rencana digelar pukul 11.00 WIB itu terpaksa dibatalkan lantaran majelis sidang etik Dewas KPK akan menjalani tes swab. Pemeriksaan itu dilakukan karena pimpinan Dewas KPK sempat berinteraksi dengan pegawai KPK yang terinfeksi virus corona.
Rencana sidang etik akan kembali digelar pada Rabu (23/9/2020) mendatang.
MAKI Sesalkan
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyesalkan penundaan putusan sidang etik dengan terperiksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Sedianya, sidang etik itu digelar Dewan Pengawas KPK pada Selasa (5/9/2020) hari ini.
"Menyesalkan atas penundaan sidang pembacaan putusan dengan alasan tes PCR Covid-19," ucap Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dihubungi, Selasa (15/9/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Usai Pecat Anggota DPRD Gorontalo, PDIP Beri Pesan: Jangan Cederai Hati Rakyat!
-
Mahasiswa Green Leadership Academy Tanam Semangat Baru di Tabung Harmoni Hijau
-
Profil Alvin Akawijaya Putra, Bupati Buton Kontroversial yang Hilang Sebulan saat Dicari Mahasiswa
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
'Warga Peduli Warga', 98 Resolution Network Bagikan Seribu Sembako untuk Ojol Jakarta
-
Perlindungan Pekerja: Menaker Ingatkan Pengemudi ODOL Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan
-
Gerakan Cinta Prabowo Tegaskan: Siap Dukung Prabowo Dua Periode, Wakil Tak Harus Gibran
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas