Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memuji kemampuan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dalam memahami gestur Presiden Jokowi sehingga segera mengambil langkah tegas penanganan Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh Refly Harun dalam kanal YouTube miliknya bertajuk 'Anies Gagal Total!!!' yang tayang pada Selasa (15/9/2020).
Refly menyebut langkah Anies mengambil keputusan PSBB jilid II tanpa berkonsultasi dengan pusat adalah langkah tepat.
Keputusan Anies tersebut diambil hanya dengan bermodalkan memahami gestur atau pernyataan Jokowi sebelumnya.
"Langkah Anies menetapkan lagi PSBB tanpa konsultasi dengan pemerintah pusat, dengan melihat gestur atau pernyataan Jokowi yang menyatakan kesehatan harus diutamakan ketimbang ekonomi, itu langkah yang patut diapresiasi," kata Refly seperti dikutip Suara.com, Selasa (15/9/2020).
Menurut Refly, publik sewajarnya memahami seluruh kebijakan pengendalian pandemi saat ini bersifat nasional, bukan regional.
Sejak awal kebijakan pemerintah pusat terkesan meremehkan pandemi ini.
Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kini telah diresmikan DPR sebagai undang-undang (UU).
Perppu tersebut berisi Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Bela Anies, Mardani: Pemerintah Pusat Tak Punya Empati ke Pemerintah Daerah
"Ada kekacauan di tingkat pemerintah pusat tidak dipahami dan tidak ditangkap banyak orang. Seolah itu persoalan yang harus bisa diselesaikan gubernur, bupati atau wali kota. Tidak bisa seperti itu," ungkap Refly.
Refly menjelaskan, dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah di tingkat daerah tidak memiliki pilihan untuk menerapkan langkah darurat kesehatan masyarakat selain PSBB.
Pemerintah daerah juga tidak diizinkan untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown.
Meski demikian, Refly kembali mengingatkan kepada publik agar tetap mematuhi imbauan pemerintah soal protokol kesehatan.
Selain itu, Refly jugamengajak publik untuk terus mengawal setiap kebijakan pemerintah pusat yang terkesan menyalahkan kepala daerah dalam penanganan Covid-19.
"Kita harus tunjukkan kepada kepemimpinan puncak bagaimana Presiden Jokowi dan pembantu-pembantunya mampu mengambil kebijakan yang efektif dalam menangani covid-19, sesuai pesan konstitusi dalam melindungi dan menyelamatkan rakyat," tutur Refly.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
-
Airbus Umumkan A320 Bermasalah, Kemenhub Sebut 38 Pesawat di RI Kena Dampak
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
Terkini
-
Bercak Darah di Pohon Jadi Saksi Bisu, Ini Kronologi Aktor Gary Iskak Tewas dalam Kecelakaan Maut
-
Polri Buka Posko Bantuan Bencana Demi Pastikan Donasi Tepat Sasaran, Ini Call Center dan Alamatnya
-
Gasak Empat Ponsel, Joki dan Eksekutor Pencuri Rumah Kosong di Mampang Keok Diciduk Resmob!
-
Driver Taksi Rudapaksa Penumpang, DPR: Negara Tak Boleh Biarkan Perempuan Hidup Dalam Rasa Tak Aman
-
BPJS Kesehatan Butuh Dukungan Banyak Pihak untuk Mencegah Terjadinya Fraud JKN
-
Update Terbaru Banjir Bandang dan Longsor Agam: 86 Orang Meninggal, 88 Orang Hilang, 2.500 Mengungsi
-
Program JKN Sukses, Delegasi Afrika Datangi BPJS Kesehatan untuk Belajar
-
Tangguh Jaga Inflasi 2025, Pemprov Jateng Pertahankan Prestasi TPID Terbaik Tingkat Provinsi
-
Longsor Susulan di Silaiang Bawah, 1 Prajurit TNI AD Gugur dan 2 Hilang saat Evakuasi!
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan