Suara.com - Akibat terlalu vokal menyuarakan isu HAM Papua, aktivis sosial Veronica Koman dipaksa mengembalikan biaya beasiswanya dari LPDP sejumlah Rp773.876.918.
Rakyat Papua langsung bersolidaritas dan menggalang dana untuk membantu Veronica Koman melunasi sejumlah uang yang diminta negara tersebut.
Penggalangan dana rakyat Papua dikabarkan langsung oleh Veronica lewat akun Twitternya @VeronicaKoman.
"Ada rasa luka di tiap lembaran uang kecil yang sedang dikumpulkan di Papua. Karena solidaritas tersebut murni inisiatif masyarakat, maka tiap lembar itu pula semakin menyatukan saya kepada Papua dan Papua kepada saya," ungkap Veronica dengan menunjukkan uang yang dikumpulkan rakyat Papua, 24 Agustus silam.
Setelah sebulan berlalu, dana beasiswa Veronica Koman yang diminta kembali oleh negara tersebut akhirnya berhasil dibayar dengan lunas.
Dalam pers rilis yang diterima Suara.com, uang tersebut dikembalikan ke Kementerian Keuangan oleh Tim Solidaritas Ebamukai untuk Veronica Koman.
"Tim Solidaritas Ebamukai untuk Veronica Koman, yang di Jakarta diwakili oleh eks tapol Ambrosius Mulait dan Dano Tabuni didampingi pengacara HAM Michael Himan, hari ini telah mengembalikan uang beasiswa Veronica Koman kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga lunas," tulis rilisan tersebut, Rabu (16/09/2020).
Tidak hanya mengembalikan uang, Tim Solidaritas juga mengembalikan Bendera Merah Putih, Status Otonomi Khusus Papua berupa salinan Undang-undang Otsus, dan Dana Otonomi Khusus Papua berupa uang receh sebesar satu juta rupiah secara simbolis.
Tim Solidaritas Veronica Koman membeberkan alasan diserahkannya biaya beasiswa tersebut ke Kemenkeu.
Baca Juga: Kantor Tutup, Rakyat Papua Gagal Kembalikan Uang LPDP Veronica Koman
Menurut mereka, LPDP yang diajak untuk audiensi tidak memberi respon bahkan kantor mereka juga tutup total.
Sementara di Kemenkeu, uang beasiswa tersebut dititipkan kepada Mahfud MD lantaran semua staf kementerian itu sudah pulang.
"Kami akhirnya menyerahkan pengembalian beasiswa, bendera, status otsus, dan dana otsus ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dititipkan kepada Pak Mahfud MD karena beliau sudah menanyakan perihal beasiswa Veronica Koman sejak tahun lalu," lanjutnya.
Sementara itu tokoh Amungme Mama Yosepha Alomang, pemilik hak ulayat atas wilayah tambang PT Freeport Indonesia, turut mengutarakan kekesalannya terhadap pemerintah Indonesia.
"Indonesia ambil isi dari tanah Papua. Engkau pakai kekayaan emas saya untuk sekolahkan ribuan anak-anakmu tapi saya tidak pernah minta engkau kembalikan," kata dia dikutip dari rilisan itu.
Berita Terkait
-
Warna-Warni Piala Dunia 2026 Hiasi Permukiman Warga di Jayapura
-
WALHI: Target Ekonomi 8 Persen Bisa Sulap Papua Jadi Hamparan Sawit Raksasa
-
Dari Pesisir Sorong, Ibu Ragaia Wujudkan Rumah Layak dan Pendidikan Anak Bersama PNM Mekaar
-
Rencana 750 Batalyon Teritorial Tuai Penolakan, Peneliti Soroti Ancaman Militerisasi Sipil
-
Aksi Kamisan 910: Indonesia Darurat Militerisme, Anak Papua Jadi Korban Agresi di Pengungsian
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Nama OB Dicatut, KPK Bongkar Taktik Bupati Muara Enim Edison Tampung Duit Haram Rp2 Miliar
-
Harga Rp28 Juta Jadi Rp42 Juta! MAKI Bongkar Mark-up Motor Listrik BGN ke Kejagung
-
Optimalisasi Pembangunan, DPRD DKI Dorong Percepat Penyerahan Aset Fasos Fasum
-
Bukan Ratusan Juta, KPK Sita Rp2 Miliar dari OTT Bupati Muara Enim Edison
-
Pengawas Diduga Ikut Main Proyek MBG, Potensi Korupsi Disebut Membesar
-
Bosan Drama Politik, Publik Desak Penegakan Hukum Korupsi Jadi Prioritas
-
Perintah Prabowo Bersihkan Program MBG dari Para Pemburu Rente Tanpa Pandang Bulu
-
Data Bansos Amburadul, DPRD DKI Khawatir Bantuan Meleset dari Warga Miskin
-
KPK Amankan Uang Senilai Rp 2 Miliar dalam OTT Muara Enim
-
RUU Polri Dinilai Dibahas Terlalu Cepat, Pemerintah Sebut Hanya Ada 7 Materi Baru