Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk menangani kenaikan kasus Covid-19 tertinggi di 9 provinsi di Indonesia.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai yang seharusnya muncul di garda terdepan itu ialah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Dicky menilai pengalaman penanganan pandemi Covid-19 dalam enam bulan ke belakang itu semestinya sudah cukup untuk menjadi pembelajaran. Bahwa pengendalian pandemi itu harus dipimpin oleh sektor kesehatan.
"Menteri Kesehatan yang harus menjadi... dengan seluruh jajarannya yang menjadi orang yang berada di pihak terdepan dalam mengendalikan pandemi ini," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Kamis (17/9/2020).
Prinsipnya, Presiden Jokowi itu menjadi pemimpin pasukan karena menjadi kepala negara yang memantau langsung penanganan pandemi. Akan tetapi menurut Dicky, seharusnya Terawan lah yang menjadi komandan hariannya.
Kalau hal tersebut tidak dilakukan, maka yang terjadi hanya trial error.
"Saya juga tidak melihat ini bermanfaat untuk Indonesia karena berarti kita tidak memperkuat sistem kesehatan yang kita miliki," tuturnya.
Dicky juga menyayangkan cara tersebut karena pandemi Covid-19 ini bukanlah cobaan yang hanya sekali terjadi. Maka menurutnya butuh banyak kesiapan salah satunya pengalaman dalam pengendalian pandemi
Sebelumnya, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk menangani kenaikan kasus Covid-19 tertinggi di sembilan provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Puluhan Buruh Pabrik Positif COVID-19, Operasi PT PMM Tangerang Dihentikan
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan Luhut dan Doni nantinya akan membantu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada menko marves Yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB yaitu bapak Doni monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan," ujar Wiku dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (15/9/2020).
Kesembilan provisi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua serta Bali.
Wiku menuturkan, pelibatan Luhut dan Doni Monardo diharapkan dapat mengendalikan kasus Covid-19 dengan tiga fokus utama yaitu menurunkan penambahan kasus, meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian provinsi-provinsi tersebut.
"Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian nomor 1, nomor 2 adalah peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian," tutur dia.
Wiku menuturkan, Presiden Jokowi memberi target kepada Doni dan Luhut agar dapat mengendalikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi itu dalam dua minggu kedepan.
Berita Terkait
-
Puluhan Buruh Pabrik Positif COVID-19, Operasi PT PMM Tangerang Dihentikan
-
Kombinasi Rheumatoid Arthritis & Remdesivir Percepat Pemulihan Covid-19
-
Peneliti Sebut Kombinasi Obat Ini Ampuh Pulihkan Pasien Covid-19
-
Muhamad Arifin, Komandan Lapangan Rumah Sakit Wisma Atlet
-
Eks Bupati Indramayu Positif Covid-19 di Lapas Sukamiskin
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung
-
Empat Gubernur Riau Terjerat Korupsi, KPK: Kami Sudah Lakukan Pencegahan Intensif
-
Usai Jerat Bupati, KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru dalam Kasus Koltim
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Pentingnya Integritas dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu
-
Balas Dendam, Santri Korban Bullying Ngamuk Bakar Ponpes di Aceh Besar, Begini Kronologinya!
-
Sidang Perdana PK, Tim Hukum Eks Dirut Asabri Adam Damiri Ungkap 8 Bukti Baru
-
Teror Telepon Misterius ke Hakim Tipikor Medan Sebelum Kamar Pribadinya Ludes Kebakaran