Suara.com - Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon angkat bicara mengenai Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang membuka aib perusahaan minyak negara tersebut.
Ia mengusulkan agar Kementerian BUMN mengganti komisaris jika mereka merasa terganggu dan punya nyali.
Hal itu disampaikan oleh Jansen melalui akun Twitter miliknya @jansen_jsp.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu, jika Kementerian BUMN merasa terganggu dengan segala ocehan Ahok ke publik, maka Kementerian BUMN bisa segera bertindak menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti komisaris.
"Jika ucapan pembubaran dan titipan itu dianggap mengganggu dan @KemenBUMN punya nyali adakan saja segera RUPS ganti komisaris. Selesai urusan," kata Jansen seperti dikutip Suara.com, Jumat (18/9/2020).
Namun, jika Kementerian BUMN tidak memiliki nyali untuk melakukannya, maka Jansen meminta agar kementerian BUMN cukup diam saja.
Ia menilai Kementerian BUMN tak perlu memberikan banyak komentar di publik hingga menyebabkan adanya debat diantara internal Pertamina di ruang publik.
"Jika tidak, diam saja, timbang kalian kebanyakan debat di ruang publik padahal antar kalian," ungkap Jansen.
Jansen meminta masyarakat tidak teralihkan dengan isu buka-bukaan aib Pertamina.
Baca Juga: Dukung Sepak Terjang Ahok: Pembantu Presiden Pakai Nama Basuki Memang Jos
Ia mengajak masyarakat untuk tetap fokus dalam penanganan Covid-19 yang mulai semakin meresahkan di Indonesia.
"Mari tetap fokus Covid-19 teman-teman, ini yang utama," tuturnya.
Ahok Disorot
Ahok melalui YouTube bercerita tentang posisinya di Pertamina. Dia bilang bukan lagi sebagai pengawas direksi, tetapi eksekutor.
Ahok mengibaratkan posisi komisaris di BUMN seperti "neraka lewat, surga belum masuk". Sebab, semua keputusan rapat umum dan pemegang saham yang menentukan Key Performance Indicators dewan kerja komisaris dan direksi dilakukan di Kementerian BUMN.
Ahok menambahkan, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators yakni penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi dilakukan di kementerian BUMN.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK