Suara.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan masih banyak warga yang tidak percaya pandemi Covid-19 berbahaya, namun pihaknya juga tidak bisa serta merta menindak secara hukum.
Doni mengatakan, kebanyakan dari mereka terpengaruh oleh pandangan para tokoh publik yang percaya bahwa pandemi Covid-19 ini adalah konspirasi.
"Masih banyak rakyat kita yang tidak percaya tentang covid, dan itu ada di antaranya adalah tokoh publik yang mereka punya akses kepada masyarakat, tidak percaya, covid itu katanya rekayasa, covid itu konspirasi," kata Doni dalam Webinar Nasional Dokterku Sayang, Dokterku Berjuang yang digelar PB IDI, Sabtu (19/9/2020).
Doni menyebut para penganut konspirasi ini tidak bisa serta merta ditindak hukum karena akan banyak sekali yang ditindak jika pemerintah hanya fokus menangani mereka.
"Bagaimana kita menghadapi mereka yang seperti ini, tidak bisa semuanya ditangani dengan masalah hukum, tidak kuat kita, berapa banyak orang yang harus kita hukum nantinya," ucapnya.
Doni kemudianmemaparkan berdasarkan data survei Balitbangkes Kemenkes sedikitnya ada 4,40 persen dari 10 juta warga DKI Jakarta yang tidak khawatir terhadap covid-19, kemudian 30 persen merasa tidak beresiko terjangkit virus asal Wuhan tersebut.
Kemudian di Jawa Barat, 5 persen tidak khawatir terhadap covid-19 dan 16,70 persen merasa tidak beresiko.
Jawa Tengah 4,80 persen tidak khawatir terhadap covid-19 dan 18,30 persen merasa tidak beresiko.
Jawa Timur 4,50 persen tidak khawatir terhadap covid-19 dan 29,20 persen merasa tidak beresiko.
Baca Juga: Doni Monardo: Gugur Satu Dokter, Pelayanan Kesehatan 135 Ribu Warga Hilang
Kalimantan Selatan 3 persen tidak khawatir terhadap covid-19 dan 14,90 persen merasa tidak beresiko.
"Sebuah angka yang sangat besar sekali, kalau kita tidak melakukan intervensi, kita tidak bisa merangkul seluruh komponen yang ada maka proses penularan akan semakin tinggi," pungkas Doni.
Berita Terkait
-
Bersepeda di Jalan Raya? Kementerian Perhubungan Berikan Syarat Ini
-
Doni Monardo: Gugur Satu Dokter, Pelayanan Kesehatan 135 Ribu Warga Hilang
-
Bima Arya Ungkap Aktivitas Rektor IPB Sebelum Dinyatakan Positif Corona
-
Positif Corona, Direktur RSUD Pangkalpinang Jalani Isolasi di Rumah Dinas
-
Positif Corona, Rektor IPB Sempat Manggung Bareng Penyanyi Ratna Listy
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar