Suara.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan masih banyak warga yang tidak percaya pandemi Covid-19 berbahaya, namun pihaknya juga tidak bisa serta merta menindak secara hukum.
Doni mengatakan, kebanyakan dari mereka terpengaruh oleh pandangan para tokoh publik yang percaya bahwa pandemi Covid-19 ini adalah konspirasi.
"Masih banyak rakyat kita yang tidak percaya tentang covid, dan itu ada di antaranya adalah tokoh publik yang mereka punya akses kepada masyarakat, tidak percaya, covid itu katanya rekayasa, covid itu konspirasi," kata Doni dalam Webinar Nasional Dokterku Sayang, Dokterku Berjuang yang digelar PB IDI, Sabtu (19/9/2020).
Doni menyebut para penganut konspirasi ini tidak bisa serta merta ditindak hukum karena akan banyak sekali yang ditindak jika pemerintah hanya fokus menangani mereka.
"Bagaimana kita menghadapi mereka yang seperti ini, tidak bisa semuanya ditangani dengan masalah hukum, tidak kuat kita, berapa banyak orang yang harus kita hukum nantinya," ucapnya.
Doni kemudianmemaparkan berdasarkan data survei Balitbangkes Kemenkes sedikitnya ada 4,40 persen dari 10 juta warga DKI Jakarta yang tidak khawatir terhadap covid-19, kemudian 30 persen merasa tidak beresiko terjangkit virus asal Wuhan tersebut.
Kemudian di Jawa Barat, 5 persen tidak khawatir terhadap covid-19 dan 16,70 persen merasa tidak beresiko.
Jawa Tengah 4,80 persen tidak khawatir terhadap covid-19 dan 18,30 persen merasa tidak beresiko.
Jawa Timur 4,50 persen tidak khawatir terhadap covid-19 dan 29,20 persen merasa tidak beresiko.
Baca Juga: Doni Monardo: Gugur Satu Dokter, Pelayanan Kesehatan 135 Ribu Warga Hilang
Kalimantan Selatan 3 persen tidak khawatir terhadap covid-19 dan 14,90 persen merasa tidak beresiko.
"Sebuah angka yang sangat besar sekali, kalau kita tidak melakukan intervensi, kita tidak bisa merangkul seluruh komponen yang ada maka proses penularan akan semakin tinggi," pungkas Doni.
Berita Terkait
-
Bersepeda di Jalan Raya? Kementerian Perhubungan Berikan Syarat Ini
-
Doni Monardo: Gugur Satu Dokter, Pelayanan Kesehatan 135 Ribu Warga Hilang
-
Bima Arya Ungkap Aktivitas Rektor IPB Sebelum Dinyatakan Positif Corona
-
Positif Corona, Direktur RSUD Pangkalpinang Jalani Isolasi di Rumah Dinas
-
Positif Corona, Rektor IPB Sempat Manggung Bareng Penyanyi Ratna Listy
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?