Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain menekankan bahwa pelajaran sejarah penting bagi pembentukan karakter anak bangsa.
Tengku menambahkan hanya mereka pengkhianat bangsa dan bermental kaum penjajah saja yang anti terhadap sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Bagaimanapun berdirinya bangsa ini tidak terlepas dari jasa muslimin yang 90 persen dan pribumi lainnya. Mereka yang dulu pro penjajah malu?" kata Tengku.
Tetapi pandangan Tengku, mendapat tanggapan kritis dari sejumlah pihak, di antaranya Ahmad Japra.
"Narasi seperti ini, maaf kurang pas ustad. Sudah jelas Muslim mayoritas. Tapi Indonesia adalah negara heterogen, bermacam suku, agama, dan budaya. Jadikanlah Islam dengan substansi kemanusiaan dan kedamaian, maka Islam akan dipandang lebih terhormat. Bukan hanya jumawa mayoritas," katanya.
Mendapatkan tanggapan demikian, Tengku menekankan kembali maksudnya dan berharap Ahmad Japra membaca statement lebih teliti.
"Makanya kamu baca twit eja satu satu. 90 persen Muslim dan pribumi lainnya," kata Tengku.
Tanggapan kritis juga disampaikan oleh Mat Galer dengan merujuk pada sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara jauh sebelum terbentuk NKRI.
"Lihat sejarah NKRI dari kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya dan Majapahit, bukan hanya saat kemerdekaan saja... Bahwa negara ini di bentuk oleh elemen masyarakat dengan berbagai agama, suku, dan ras bukan diklaim milik agama pak ustad sendiri..." katanya.
Menurut Tengku sejarah tersebut pun akan dihapuskan.
"Itu semua pun kan dihapuskan. Paham? Semua agama mereka benci. Walau Buddha, Hindu apalagi Islam... Anda kok nalarnya lemah sekali...?" kata Tengku.
Isu mata pelajaran sejarah akan dihapus
Dalam beberapa pekan terakhir muncul polemik tentang isu mata pelajaran sekolah menengah akan dihapuskan.
Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia mengikuti terus wacana penyederhanaan kurikulum, yang antara lain menyebutkan mata pelajaran sejarah akan dihilangkan dari kurikulum.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan keterangan resmi bahwa pemerintah sama sekali tidak berencana menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum.
Berita Terkait
-
Tekad Marc Klok Cetak Sejarah di Kualifikasi Piala Dunia, Target Realistis?
-
Aksi Bobby Razia Truk Pelat Aceh Dikecam Pimpinan DPR: Kita Ini NKRI, Tidak Boleh Ada Ego Daerah!
-
"Mundur Kebangetan!" Sejarawan Geram Pemerintah Paksakan Narasi Tunggal G30S/PKI
-
Balada Futsal: Bersaing Pamor dan Bertahan di Tengah Tren Kilat Olahraga
-
The Mira, Hotel Ramah Muslim Peraih Penghargaan di Hong Kong
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan