Desak Pilkada Ditunda, Fadli Zon: Jangan Kontradiksi Kata dan Perbuatan

Suara.com - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mendukung usulan menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menurutnya, menunda Pilkada adalah pilihan terbaik untuk keselamatan masyarakat, mengingat situasi pandemi masih melanda Indonesia.

"Menunda Pilkada adalah pilihan terbaik bagi keselamatan bersama. Jangan sampai kontradiksi kata dan perbuatan," kata Fadli Zon melalui keterangan tertulis-nya di Twitter, Selasa (22/9/2020).

Lebih lanjut, Fadli juga melontarkan kritik kepada pemerintah agar jangan terlalu 'ngotot' melakukan Pilkada, sementara pemerintah pernah berjanji memprioritaskan kesehatan. Dua hal itulah yang dinilai kontradiktif di mata anggota DPR RI tersebut.

"Maunya prioritaskan kesehatan eh ngotot lakukan Pilkada. Memang pelajaran "logika" sudah lama tidak diajarkan. Mungkin bisa masuk kurikulum Mas Menteri," sambung dia menyentil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

Usulan menunda Pilkada tengah menjadi desakan sejumlah pihak. Eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin  juga termasuk tokoh yang menyarankan penundaan Pilkada demi keselamatan warga.

Selain itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, bahkan memilih untuk menjadi golongan putih atau tidak memilih dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 jika tetap dilaksanakan di tengah pandemi.

Istana masih pertimbangkan tunda Pilkada

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempertimbangkan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Pilkada Serentak Tak Bisa Tunggu Pandemi Berakhir

Kata Donny, Jokowi saat ini mendengar semua masukan dari berbagai pihak yakni Komnas HAM, organisasi kemasyarakatan seperti PBNU, Muhammadiyah, tokoh masyarakat dan tokoh nasional.

"Saya kira semua masukan dari berbagai pihak baik itu dari Komnas HAM, dari organisasi kemasyarakatan seperti PBNU, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional, saya kira semua akan menjadi bahan pertimbangan (Presiden)," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Senin (21/9/2020).

Pernyataan Donny menanggapi adanya desakan penundaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dari sejumlah pihak termasuk dari PBNU dan Muhammadiyah.

Donny menyebut KPU sudah memiliki tiga skenario dalam penyelenggaraan Pilkada yakni Pilkada akan tetap digelar tahun, 2020, tahun 2021.

"Atau terburuk di tahun 2021 kalau memang pandeminya belum berakhir," kata dua.

Karena itu, Donny meminta semua pihak untuk menunggu hasil pembahasan dan hasil diskusi.