Sampoerna Foundation Bantah Jadi Inisiator Penghapusan Pelajaran Sejarah

Suara.com - Putera Sampoerna Foundation (PSF) membantah tudingan terlibat dalam wacana penghapusan mata pelajaran sejarah yang tengah digodok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Head of Marketing & Communications Putera Sampoerna Foundation, Ria Sutrisno mengatakan, lembaganya tidak pernah mengusulkan atau berinisiatif melakukan penyederhanaan kurikulum nasional dengan menghapus mata pelajaran sejarah.

"PSF tidak berinisiatif melakukan perubahan atau penyederhanaan kurikulum nasional. PSF juga tidak mengusulkan penghapusan mata pelajaran sejarah," kata Ria dalam keterangan pers yang diterima Suara.com, Selasa (22/9/2020).

Ria menegaskan, PSF juga tidak diminta pemerintah maupun mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian, analisis atau penyusunan naskah akademik.

PSF menyadari pentingnya kurikulum nasional sebagai panduan pendidikan nasional.

Namun, perubahan kurikulum nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan tanggungjawab masyarakat ataupun sektor privat.

"PSF tidak pernah terlibat taupun berpartisipasi dalam diskusi atau pembahasan kurikulum nasional dan perubahan-perubahannya," ungkap Ria.

PSF sebagai organisasi usaha sosial sudah ada hampir 20 tahun menjalankan program pendidikan dengan mengedepankan kerjasama baik dengan sektor publik, swasta maupun pemerintah.

Tak hanya itu, PSF juga telah membantu meningkatkan akses dan kualitas sekolah dan guru di 94 daerah kabupaten dan kota di 10 provinsi.

Baca Juga: Sejarah Dihapus Usulan Sampoerna? Fadli Zon Desak Nadiem Turun Tangan

Hingga kini, PSF telah menjangkau lebih dari 92.000 guru, 155.000 siswa, 855 sekolah dan 40 madrasah sebagai penerima manfaat.

Diduga Terlibat

Anggota DPR RI Fadli Zon mengendus adanya keterlibatan Sampoerna Foundation sebagai inisiator penghapusan mata pelajaran sejarah.

Ia mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim segera turun tangan memberikan klarifikasi mengenai isu keterlibatan Sampoerna Foundation tersebut.

"Harus segera ada klarifikasi dari Mendikbud Nadiem @Kemendikbud_RI," kata Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengutip pemberitaan salah satu media yang melaporkan adanya keterlibatan Sampoerna Foundation dalam wacana menjadikan pelajaran sejarah sebagai pelajaran tak wajib di tingkat SMA.