Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon mengendus adanya keterlibatan Sampoerna Foundation sebagai inisiator penghapusan mata pelajaran sejarah.
Ia mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim segera turun tangan memberikan klarifikasi.
Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
Fadli meminta Nadiem segera memberikan klarifikasi lengkap mengenai isu keterlibatan Sampoerna Foundation tersebut.
"Harus segera ada klarifikasi dari Mendikbud Nadiem @Kemendikbud_RI," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Selasa (22/9/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengutip pemberitaan salah satu media yang melaporkan adanya keterlibatan Sampoerna Foundation dalam wacana menjadikan pelajaran sejarah sebagai pelajaran tak wajib di tingkat SMA.
Menurut Fadli Zon, keterlibatan Sampoerna Foundation tersebut merupakan sebuah skandal.
"Kalau pernyataan dalam berita ini benar, bahwa inisiasi penyederhanaan kurikulum yang menghapus mapel sejarah dari Sampoerna Foundation, maka ini bisa dibilang sebuah skandal," ungkapnya.
Dalam cuitan terpisah, Fadli menilai hilangnya pelajaran sejarah akan menyebabkan rakyat Indonesia kehilangan identitas hingga berbuntut pada bubarnya negara Indonesia.
Baca Juga: Dibanding Sejarah, Peneliti Ini Lebih Pilih Pelajaran Agama yang Dihapus
"Kalau mata pelajaran sejarah akan 'dihilangkan', maka sebentar lagi manusia Indonesia akan kehilangan identitas, jati diri dan memori kolektifnya. Setelah itu ya Indonesia bubar," imbuh Fadli.
Diluncurkan Maret 2021
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah berencana menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai pelajaran tidak wajib bagi siswa SMA/SMK dan sederajat.
Rencana ini terungkap dalam draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020 yang disusun Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud.
Kurikulum baru sendiri ditargetkan mulai diterapkan tahun ajaran 2021/2022 dan diluncurkan Maret 2021.
Dalam file tersebut dikatakan bahwa mata pelajaran sejarah untuk kelas 10 SMA akan digabungkan dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kemudian untuk kelas 11 dan 12 mapel sejarah masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi